BKS-LPD Bali Rencanakan LPS-LPD Gianyar (Bisnis Bali) - Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) daerah Bali, berencana mencari solusi agar LPD bisa memiliki suatu lembaga penjamin simpanan (LPS) demi keamanan dan kenyamanan dana masyarakat krama desa adat. Hal itu diungkapkan Ketua BKS-LPD Bali Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., Kamis (25/7). Menurut Cendikiawan yang calon DPD-RI tahun 2014-2017, pihaknya sudah merencakan adanya LPS-LPD yang merupakan program penting dan mendesak dengan harapan dapat dibantu oleh pemerintah daerah. Sudah saatnya mencari solusi dan mensosialisasi masalah risiko penyimpan, penyaluran dana masyarakat melalui LPD. LPD bukan saja menjadi tanggung jawab bendesa pakraman sebagai pengawas internal LPD, tetapi masih ada sejumlah pengawas LPD yang memiliki peran cukup besar dalam pengamanan dana masyarakat. Selama ini dana yang disalurkan dalam bentuk kredit kepada warga jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah modal milik desa pakraman sendiri. Hal senada dibenarkan sejumlah kalangan pengelola LPD di Denpasar ketika dihubungi terpisah. Menurutnya, hingga kini seluruh LPD di Bali belum memiliki lembaga penjamin simpanan (LPS) layaknya seperti industri perbankan yang menjamin dana masyarakat melalui LPS. Kalangan pengelola LPD di Denpasar menyambut baik, gagasan sejumlah pemerhati LPD di Bali mewacanakan pentingnya LPD memiliki suatu lembaga penjamin simpanan sejenis LPS indutri perbankan. Jika LPD mampu atau bisa mewujudkan suatu LPS, keberadaan LPD milik desa pakraman di Bali mendapat perlakuan sama dari masyarakat seperti halnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang dananya merasa aman dititipkan di perbankan. Dengan latar belakang ini, pengawas LPD bersama pemerintah daerah Cq Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) sayogyanya sudah mulai berbuat untuk mewujudkan LPS LPD. Sebab, triliunan rupiah dana LPD di Bali kini dititipkan di BPD Bali. ‘’Apakah tidak memungkinkan titipan dana LPD itu bisa diupayakan sebagai LPS,’’ tambah kalangan pengelola LPD di Denpasar. Bagaimana menyangkut dana pembinaan LPD yang dipotong 5 persen dari keuntungan, tanya salah seorang pemerhati ekonomi LPD, Parta Wijaya ketika diminta komentarnya di Denpasar. Menurut dia, bisa saja dana pembinaan LPD dijadikan subsidi silang dengan dana LPD yang dititipkan di BPD Bali yang bisa diupayakan untuk menjamin keamanan dana milik krama desa adat di LPD masing-masing. Jika hal ini bisa dilaksanakan, optimis LPD di Bali merupakan salah satu tiang penyangga ekonomi rakyat yang tangguh untuk menjaga adat dan budaya dalam usaha memperkuat perekonomian masyarakat di Bali. *dra
Posted on: Thu, 25 Jul 2013 14:09:09 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015