HALAL BIHALAL DAN RAPAT AKBAR FSBN-KASBI 2013 “Membangkitkan Rasa Solidaritas dan Persatuan untuk Komitmen Perjuangan Kaum Buruh dan Rakyat Indonesia. Assalammu’alaikum wr.wb. Puji syukur kepada Alloh SWT, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani. Sehingga masih bisa menjalankan aktivitas kerja di perusahaan masing-masing, dan juga tetap semangat dalam komitmen perjuangan kita sebagai kaum buruh progresif revolusioner. Amiin.. Pada kesempatan yang baik ini kita berkumpul dalam suasana yang sangat istimewa, dimana pasca sebulan penuh kita telah menjalankan kewajiban Puasa Ramadhan di lanjutkan dengan Hari Raya Idhul Fitri dan juga ikut dalam acara mengenang perjuangan para Pahlawan Indonesia untuk merebut hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Maka kami atas nama Pengurus Pusat FSBN-KASBI dan Jajaran Pengurus lainya, mengucapkan Minal Aidzin wal Faidzin, mohon ma’af lahir dan batin atas segala kesalahan yang tersengaja dan tidak di sengaja kepada kawan-kawan anggota FSBN-KASBI semua. Semoga pintu ma’af kawan-kawan masih terbuka lebar demi kebersamaan dan kekompakan dalam perjuangan kita. Kawan-kawan FSBN-KASBI yang kami hormati… Kita sebagai buruh sekarang ini di hadapkan pada situasi yang serba sulit, dimana kenaikan upah kita beberapa waktu yang lalu yang kita anggap cukup lumayan, namun sekarang ternyata tidak lagi berdampak pada peningkatan kualitas hidup kita. Mengingat beberapa waktu kemudian Pemerintah Republic Indonesia telah membuat kebijakan baru yaitu adanya kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali. Kita kaum buruh dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia adalah pemilik yang sah atas Tanah Air Indonesia. Namun belakangan ini hak-hak kita sebagai warga Negara Indonesia sedikit demi sedikit telah di abaikan oleh Pemerintah kita sendiri dengan alasan situasi krisis yang melanda dunia. Dengan dalih untuk menyelamatkan perekonomian dan stabilitas pasar kemudian Pemerintah mencoba mencabut subsidi-subsidi yang ada, perlahan tapi pasti hilang. Berangkat dari evaluasi atas kondisi Negara kita yang semakin rapuh ini, kami mengajak kawan-kawan anggota FSBN-KASBI untuk bersama-sama memikirkan masa depan Negara Republik Indonesia untuk anak cucu dan generasi kita selanjutnya. Kawan-kawan anggota KASBI yang Muda-Berani-Militan… Kami menilai soal neoliberalisme sebagai strategi ekonomi kekinian kapitalisme global, yang hakikatnya merupakan upaya mempertahankan eksistensi kapitalisme dari krisis over produksi. Dan akumulasi keuntunganya untuk kian memperbesar permodalan yang terus diekspansi ke berbagai negara-negara miskin, dan pemerintahan yang rapuh berdiri di atas bala bantuan asing semakin terlihat di depan mata kita. Kondisi ini berlangsung di negara-negara terbelakang seperti Indonesia, keterbelakangan ekonomi dan proses transisi politik dari rejim otoritarian menuju demokrasi borjuis, berjalan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebuah rejim pemerintahan yang sepenuhnya pro terhadap kaum pemodal, serta budaya mentalitas kalangan pejabat pemerintahan, tak kalah bobroknya dengan kaum pengusaha yang kerap menindas hak-hak normatif kaum buruh saat ini. Dalam politik perburuhannya, melahirkan sebuah desain kesatuan produk perundang-undangan (UUK 13/2003, UU PPHI 2/2004), mekanisme penyelesaian kasus perburuhan, hingga LMF (labour market fleksibility) yang mengubah status ketenagakerjaan dari status buruh tetap menjadi buruh kontrak dan outsourching. Kesemua ini semata-mata berdiri di atas kondisi pengupahan yang rendah, serta minimnya lapangan pekerjaan, dan menggilanya PHK massal. Baik di kawasan industri ekonomi khusus (KEK), ataupun di daerah-daerah berdirinya pabrik. Di sisi lain, sogokan politik berupa kekuasaan dan sejumlah besar dana terus dilakukan kaum pemodal, dan negara. Tidak sedikit juga dari kalangan aktifis perburuhan menjadikan serikat-serikat buruhnya sebagai kendaraan untuk mendapat situasi keuntungan semata, dan alat memperkaya diri. Kondisi ini banyak terjadi, serikat buruh di tingkat pabrik, di daerah, dan di tingkat nasional. Penyogokan dan pemoderasian berjalan di bawah bayang-bayang kekuasaan modal, dan negara yang tidak berpihak pada rakyatnya. Di sinilah jawaban kapitalisme dalam strategi besar neoliberalisme, dimana kaum tani, nelayan, dan buruh Indonesia berada dalam posisi tertindas, lemah di hadapan negara, dan terus dipaksa memanggul beban sosial-ekonomi. Tenaga kerjanya dihisap, seluruh produktifitasnya direbut, dengan hanya mendapatkan sejumlah hasil/upah kerja dan tunjangan yang sangat rendah. Kondisi objektif Indonesia: Hutang pemerintahan Indonesia Per 2013 sudah mencapai Rp. 2000 triliun, pembayaran cicilan pokok dan bunga utang sebesar Rp.299,708 triliun, atau sekitar 17,3% dari total Belanja Negara pada APBNP 2013 yang berjumlah Rp 1.726,2 triliun. Pemerintah berhutang, rakyat yang harus menanggung beban lewat APBN tersebut. Berbarengan dengan kondisi hutang bernilai miliaran dollar di atas, adalah kebijakan (tak bijak) pemerintah yang semakin bergantung pada impor semua kebutuhan pokok rakyat. Bukan cuma alutsista, tapi kedelai, cabai, daging dan beraspun semuanya produk impor. Dan kesemua itu adalah proyek jutaan dollar. Rakyat masih dicekik kenaikan harga BBM per Juni 2013 lalu. Persis apa yang sudah kita nyatakan, dampak kenaikan harga BBM memiliki multi efek ke semua kebutuhan pokok rakyat. Kenaikan harga barang, dan nilai tukar rupiah anjlok, alias inflasi. Di sinilah “kebodohan” pemerintah membeli minyak dengan harga impor, lagi-lagi dollar. Padahal ada PERTAMINA yang katanya perusahaan milik Negara kita. Cengkraman neoliberalisme semakin menguat di Indonesia yang di komando langsung oleh rejim komprador SBY-Budiono. Penerapan kebijakan neoliberal semakin biadab, kita bisa lihat pada tanda–tanda krisis ekonomi 2013 penurunan nilai rupiah terhadap dollar Amerika berimbas pada kenaikan harga karena ekonomi Indonesia di kuasai impor. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi sebagai berikut : • Kembali lagi melakukan penyelematan lembaga keuangan ketimbang menyelesaikan masalah PHK massal terkait badai krisis ekonomi 2013. • Menambah hutang luar negeri dan sekaligus membuka Indonesia sebagai pasar penanaman modal dengan pemberian berbagai kemudahan dan fasilitas dengan mengorbankan sebesar-besarnya kesejahteraan kaum buruh. • Di bidang perburuhan secara khusus, penerapan politik upah murah terus menjadi andalan rejim neoliberal untuk menarik masuknya modal yaitu keterlibatan Menperindag dan Apindo yang begitu gencar dengan mematok upah agar tidak naik seperti tahun 2012 dan 2013. • Pemberlakukan Free Trade Agreement sebagai upaya menawarkan “pasar” Indonesia yang berjumlah kurang lebih 230 juta jiwa. • Fenomena Union Busting yang terus merajalela dan praktek kriminalisasi terhadap aktivis buruh namun Negara melepas tanggung jawab sebagai pengayom masyarakat. • Membiarkan kaum buruh Indonesia dalam ketidak-pastian masa depan karena penerapan system pasar tenaga kerja yang fleksibel. Kaum buruh di paksa bekerja dengan sistem kerja kontrak dan outsorcing yang merupakan wujud nyata perbudakan modern. Pemerintah Indonesia saat ini makin jelas telah memihak pada sistem Neoliberalisme dengan memberikan jalan selapang-lapangnya bagi modal untuk mengeksploitasi rakyat Indonesia. Kebijakan privatisasi, upah murah dan sistem kerja kontrak & outsourcing, serta memberikan bantuan yang luar biasa besar kepada kaum modal adalah bentuk “penghambaan” rezim ini pada sistem kapitalisme. Sementara kepada kaum buruh dan rakyat secara umum, pemerintahan sekarang ini lebih memilih menjadikan kaum buruh sebagai “tumbal” bahan eksploitasi. Agar menguntungkan pelaku ekonomi neoliberalisme-kapitalisme dan antek-anteknya. Kita tidak bisa tinggal diam dan hanya menitipkan nasib kepada orang lain. Kita kaum buruh sebagai pelopor gerakan rakyat harus terus bergerak, sehingga semangat perjuangan rakyat Indonesia kembali bangkit. Dan sebagai awal kita dalam mengingatkan Pemerintah Republik Indonesia, kita akan menyampaikan pesan moral, kritik dan tuntutan mendesak kita sebagai berikut : 1. Hapus sistem kerja kontrak dan outsorcing. 2. Berlakukan Upah layak bagi kaum buruh. 3. Berikan Jaminan social untuk rakyat, bukan asuransi social. 4. STOP Pencabutan Subsidi untuk rakyat. 5. STOP Privatisasi aset-aset strategis Negara/Perusahaan Negara. 6. STOP Union Busting dan kriminalisasi aktifis buruh. 7. Turunkan harga BBM dan harga kebutuhan hidup rakyat (sembako). 8. Bangun industry Nasional yang kuat untuk mensejahterahkan rakyat. 9. Hak atas Tanah untuk kesejahteraan rakyat. 10. Pendidikan gratis dan berkwalitas untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu, melalui acara Halal-bihal dan rapat Akbar ini kami meminta kawan-kawan Pengurus dan semua anggota FSBN-KASBI tanpa terkecuali, untuk segera mempersiapkan diri agar terlibat dalam AKSI NASIONAL KONFEDERASI KASBI yang akan di lakukan pada hari SENIN, 16 September 2013, di Pusat Kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia Istana Negara, Kementrian BUMN, Kantor Pusat Pertamina di JAKARTA. Kita akan bersama-sama dengan kawan-kawan anggota KASBI di seluruh Indonesia untuk menyuarakan 10 Permasalahan Buruh di atas kepada Presiden dan Menteri-menterinya. Demikian pesan ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami berharap agar kawan-kawan menjalankan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Dan atas perhatianya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalammu’alaikum wr.wb. Tangerang, 1 September 2013 KETUA UMUM FSBN SEKRETARIS UMUM MAMAN NURIMAN KODIRIN 0812 1375 189 0812 18936884
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 05:24:12 +0000