JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat diminta tidak diam atau hanya menerima ketika melihat atau mengalami tindakan intoleransi. Masyarakat harus meluruskan agar intoleransi tidak berkembang hingga akhirnya menjadi konflik. "Jangan kita diam. Mari kita bicara di kalangan kita masing-masing," kata Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah Musdah Mulia saat diskusi Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Harmonisasi yang digelar Kementerian Koordinator Polhukam di Jakarta, Selasa (17/9/2013). Musdah mengatakan, hanya karena takut dicibir, masyarakat terkadang diam ketika tahu adanya intoleransi di lingkungannya. Musdah bercerita ketika anaknya diajarkan intoleransi oleh seorang guru di sekolah. Ia langsung membicarakannya dengan kepala sekolah. Ketika dikonfirmasi, si guru pun berkilah tidak serius mengucapkannya. Musdah menambahkan, tidak hanya di sekolah, intoleransi bahkan sudah diajarkan di pendidikan anak usia dini (PAUD) akibat banyak tenaga pengajar yang tidak berkualitas. Hal itu akan menjadi masalah serius pada masa depan. Musdah juga menyinggung banyaknya konflik berlatar belakang agama di daerah. Laporan yang diterimanya, sebagian konflik itu sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, khususnya menjelang pemilu kepala daerah. "Agama paling mudah digunakan untuk kepentingan apa pun," ucapnya. Musdah berharap pemerintah, khususnya penegak hukum, tidak lagi melakukan pembiaran terhadap setiap intoleransi. Jangan ada tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti yang terjadi di Sampang, Madura. Kelompok minoritas yang menjadi korban, yakni warga Syiah, justru diungsikan. "Penegakan hukum harus berjalan. Siapa yang salah harus dihukum. Sekarang ini yang teraniaya malah disingkirkan," pungkas Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace itu. Plt Deputi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Arif Moekiat menyoroti peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tengah maraknya konflik berlatar belakang agama. Peran FKUB yang berisi para tokoh agama dan jajaran pemerintah sangat penting untuk menyebarkan nilai-nilai pluralisme. Ketika terjadi konflik, tambah dia, FKUB bisa menjadi penyejuk sehingga konflik tidak meluas. Ia memberi contoh peran FKUB di Wonosobo, Jawa Tengah, yang memberi ruang dialog dengan semua pemeluk agama dan keyakinan. "Kepemimpinan bupati dan kepala daerah juga bisa bersinergi dengan aparat keamanan, aparat pemda. Yang menarik, sudah ada generasi muda FKUB di Wonosobo," kata dia.
Posted on: Wed, 18 Sep 2013 10:55:45 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015