Jokowi: Sistem Harus Diperbaiki Agar Menteri dan Pejabat Tidak - TopicsExpress



          

Jokowi: Sistem Harus Diperbaiki Agar Menteri dan Pejabat Tidak Korupsi economicsprosperity.blogspot/2014/09/jokowi-sistem-harus-diperbaiki-agar-menteri-dan-pejabat-tidak-korupsi.html ADVANCE PILLAR OF NATIONS PROSPERITY 1. National, States/Provinces, Cities and Municipals Government that are Very Oriented to Performances & Public Services, Fully Use of Technology for Governance and Very Progressive/Advanced in Doing Governmental Function. Strategic Evaluation and Report of Government Performances & Public Services every 4 (Four) Months. And Thorough (Detail) Evaluation and Report of Government Performances & Public Services every 12 (Twelve) Months. 2. Strong Equitable Development and Equally Distributed Fair Economic Growth 3. Strong Audit System in Processes & Budgets Flows in National Government, Provincial Government, Municipalities Government, States Own Company, and Organizations that Accepted Government Money 4. > Democracy Cycles which are Cheap, Clean and Auditable in the Process & Money/Financing Flows at Internal Political Parties Elections, Legislatures Elections & Government Executives Elections in Cities/Municipals, Provinces, Nation & Presidency. Without Corruption, Collution and Nepotism Cycles Integrated Within. > And Democracy Cost Subsidies or Government Budget for Political Parties 5. > Strong Anti-Corruption Enforcements that are Distributed in National, Provinces, Cities/Municipals Levels. > Increase budget of Corruption Eradication Comission (KPK in Indonesia). > Strong Support and Strong Push for The Corruption Eradication Comission to Establish Branches in Every Provincial Capital. 6. > Increase Public Transparency and Public Openness in Ministry of Police, Public Order and Security of the Indonesia Republic. > Also Increase Public Transparency and Public Openness in Ministry of Police, Public Order and Security in The Ministry of Attorney. > Create Public Roles, Public Participation and Independent Law Auditor Roles in Leadership Structures of : Ministry of Police and the Ministry of the Attorney > Strong Support and Strong Action to Create Indonesia Law That Clean, Fair, Protect The Weaks and The Poors > Increase of Numbers and Quality of Road (Highway) Supervisor & Patrols Workforces. To be Proportional with the Length and Number of Roads (Highway) Built for Maintenance Efficiency & Operational Safety. > Increase Salaries, Household Allowances, and Social Benefits for Polices to be Proportional with Works & Duties Risks, Psychological Pressure and Household Economics Needs. +++++++++++++++++++++++ Belakangan ini, sudah tiga menteri yan dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK. Apa yang akan dilakukan Jokowi agar kasus serupa tak berulang di pemerintahannya? Sistem yang harus diperbaiki. Dan orang harus mengikuti sistem. Ruang-ruang untuk berbuat menyimpang itu harus menutup, ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2014). Sistem yang dimaksud Jokowi yaitu yang kini telah diterapkannya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam lingkungan Pemprov DKI ia menerapkan sistem e-budgeting, e-purchasing, e-catalog, e-audit dan lainnya. Tujuannya agar semua tercatat dan mudah dilacak. Itu mengurangi peluang orang untuk bermain-main. Dan law enforcementnya harus benar, katanya. Selain itu, lanjut Jokowi, dirinya juga akan melakukan seleksi ketat terhadap para calon menteri kabinetnya. Rekam jejak para calon akan menjadi fokus utama. Proses seleksinya yang harus benar. Rekam jejak harus betul-betul dilihat. Kedua, integritas, ketiga dicek (kekayaannya) lewat KPK, ada PPATK, meskipun itu juga tidak menjamin. Karena sekarang kamu baik banget, tapi sering digoda akirnya menjadi tidak baik, pungkasnya. +++++++++++++++++ Menteri ESDM Tersangka, Tim Transisi: Ini Pelajaran Berharga untuk Pemerintahan Jokowi Tim Transisi menanggapi penetapan Menteri ESDM sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan pemerasan senilai Rp 9,9 miliar. Mereka menjadikan hal tersebut pembelajaran berharga bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Semua orang saya pikir, seluruh rakyat indonesia, elite politik, termasuk partai politik, begitu menyesalkan dengan kejadiannya Pak Jero Wacik. Tetapi itu juga menjadikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa mereka yang berada di lingkaran pertama kekuasaan akan menjadi sasaran, kata Deputi Tim Transisi Hasto Kristianto. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto kepada awak media di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2014). Kata Hasto, Jokowi sudah memberi suatu garis politik ekonomi yang sangat jelas bagi pemerintahan kabinetnya nanti. Mafia-mafia yang ada di pemerintahan akan diberangus. Pak Jokowi pun sudah memberi suatu garis politik ekonomi yang sangat jelas untuk berani berhadapan dengan mafia-mafia yang mengganggu perekonomian kita. Termasuk di dalamnya ada sektor migas, import barang jasa, pangan, kemudian juga di balik hal yang berkaitan dengan pajak. Itu kan penyakit-penyakit ekonomi kita, ucap Hasto. Dijelaskan Hasto, diperlukan suatu sistem yang baik untuk mencegah agar tindak korupsi bisa diberangus. Tim Transisi sendiri katanya sudah menerima banyak masukan terkait hal itu. Salah satunya dengan regulasi, menerapkan aturan perpajakan yang baik, bagaimana PPATK itu juga menjadi instrumen pengontrol terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan. Dengan membuat seluruh transaksi itu melalui perbankan, itu akan lebih baik. Sekarang transaksi cash itu kan memungkin kan hal itu (korupsi) terjadi, imbuh Hasto. Belajar dari kasus Jero Wacik, ditegaskan Hasto, menteri-menteri di kabinet Jokowi-JK nantinya akan disaring secara ketat melalui berbagai tahapan. Ia berharap hal itu bisa menghindari tindak korupsi oleh pejabat di pemerintahan. Kami belajar, ke depan tidak boleh lagi. Pasti menteri-menteri yang ditetapkan Pak Jokowi harus melalui harus melalui tahapan check and clereance, yang tentu saja akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Dengan menggandeng KPK, PPATK, bagaimana kewajiban perpajakannya. Jangan-jangan jadi menteri udah nggak bayar pajak, ucap Hasto.
Posted on: Thu, 04 Sep 2014 13:48:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015