Kalau Pemerintah R.I saat ini tidak terkesan adanya "Pencitraan" lalu apa dong dng bagi2 Balsem menjelang Pemilu 2014 yg prakteknya dng mencabut Subsidi BBM yg Bersubsidi, sehingga harga BBM naik jadi Rp 6.500,-/liter, lalu dari kenaikan harga itu dianggarkan Balsem yg tdk seberapa yg maksudnya adalah utk diberikan kpd rakyat miskin tapi banyak jatuh kpd yg tdk berhak uang Rp 300 ribu/bln per orang miskin yg utk dibagilkan dlm 6 bln. Kalau seandainya, upaya yg seharusnya dilakukan Pemerintah R.I yaitu Optimalisasi Penarikan Pajak PPh Badan kpd Perusahaan2 Tambang: Nikel, Pasir Besi utk Baja, Emas, Tembaga, Perak, Batubara, Minyak Bumi dlsb. dan Persh. Asing, maka dpt dipastikan harga BBM tidak naik dan Warteg (Warung Tegal ) yg makanannya orang2 miskin tidak akan dikenai Pajak yg akhirnya harga jualnya jadi lebih tinggi yg gilirannya banyak yg gak bisa beli dan akhirnya "Demi Perut" akan melakukan apapun/kriminal agar perut terisi. Praktek ini, mengesankan Pemerintah R.I menjalankan Roda Pemerintahan dng cara tempuh yg gampang dng mengorbankan yg lemah tanpa mempertimbangkan effek domino nya. Sehingga ada kesan: Pemerintah R.I sedang menjajah Rakyatnya sendiri, bukannya "Memakmurkan dan Mensejahterakan Rakyat nya Yang Sudah Merdeka ini, yg hal itu adalah cita2 dari Para Pejuang Kemerdekaan dan Rakyat Indonesia sejak Merdeka 17 Agustus 1945 dan tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945. Apakah Rakyat Indonesia perlu meminta Pertanggung Jawaban Presiden R.I ??? Dasarnya/Link: KPK: 60 Persen Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak dan Royalti nasional.kompas/read/2013/07/03/1658190/KPK.60.Persen.Perusahaan.Tambang.Tak.Bayar.Pajak.dan.Royalti
Posted on: Thu, 04 Jul 2013 12:34:32 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015