Komisi III DPRD Marah-marah Dikantor Menpan RB Jatah Guru Honorer K-II hanya 9 Orang Sabtu, 28 September 2013 Harapan ratusan guru honorer kategori II (K-II), untuk diangkat menjadi CPNS tahun ini secara keseluruhan, nampaknya tipis. Pasalnya, Kemenpan-RB tetap bertahan pada regulasi lama, yakni hanya menerima 30 persen dari kuota yang ditetapkan daerah. Artinya, keinginan 866 tenaga guru honorer K-II Pekanbaru (data Disdik Pekanbaru 2013), untuk diterima semuanya, kemungkinannya kecil. Sebab, Kemenpan-RB tetap bersikukuh pada regulasi lama, yakni sesuai 30 persen. Dengan demikian, dipastikan 866 guru honorer K-II Pekanbaru, harus bersaing ketat, untuk mendapatkan kursi PNS. Sebab, permintaan anggota DPRD Pekanbaru kemarin, tidak dikabulkan pusat. Hal itu terungkap pada pertemuan Komisi III DPRD Pekanbaru dengan Kemenpan-RB, Jumat (27/9) di Jakarta. Komisi III DPRD Pekanbaru sendiri diwakili Muhammad Fadri AR, Aprizal, Ade Hartati dan Dadang Antoni serta didampingi dua pegawai Sekwan DPRD Pekanbaru. Pertemuan kemarin langsung dipimpin Asisten Deputi Bidang SDM Kemenpan-RB, Kuniati, sekaligus perwakilan DPRD Ciamis dan Papua Barat, yang menuntut permasalahan yang sama, guru honorer K-II Pekanbaru. Dalam pertemuan kemarin, Asisten Deputi Bidang SDM Kemenpan-RB, Kuniati menegaskan, tetap pada regulasi 30 persen, karena sudah sesuai dengan aturan. Jika diubah, maka akan memerlukan anggaran yang lebih besar. Pernyataan tersebut justru menyulut emosi perwakilan DPRD Pekanbaru. Muhammad Fadri AR menegaskan, jika itu alasannya, kontribusi Riau selama ini ke pemerintah pusat, tidak dinilai sama sekali. "Kalau masalah anggaran, bagaimana dengan sumbangan (dana) Riau ke pusat selama ini. Sudah banyak uang Riau, untuk pemerintah Indonesia. Kok masalah ini, Riau, khususnya Pekanbaru disepelekan. Tolong lah dipertimbangkan," kata Fadri kepada Tribun via seluler, saat menyerukan di forum pertemuan kemarin. Fadri juga sempat memaparkan kondisi riil dan data guru honorer K-II di hadapan Kemenpan, yang saat itu berjumlah 30-an orang lebih. Bahwa, jika hanya tetap 30 persen, sangat kecil kemungkinan 866 akan lulus semuanya. Kondisi ini sejalan dengan kuota PNS untuk Kota Pekanbaru taun 2013, yang memang hanya menerima untuk 30 orang. Dengan demikian, jika hanya 30 persen dari 30 PNS yang akan diterima tahun ini, maka dipastikan hanya 9 orang saja honorer K-II Pekanbaru yang bisa diterima. Fadri dan anggota DPRD Pekanbaru lainnya menjelaskan, kondisi pendidikan di Riau kini harus mendapat prioritas penting. Di saat makin bertambahnya jumlah sekolah dan jumlah pelajarnya, di satu sisi tenaga guru tidak bertambah. Kondisi ini lah yang mengharuskan pemerintah di Riau, khususnya Pemko Pekanbaru terpaksa merekrut tenaga honorer, meski sudah ada larangan. "Kita sudah paparkan semuanya, tapi pusat nampaknya lepas tangan dan tidak ada kebijakan baru," terangnya menjawab Tribun. Dengan kondisi ini, tambah Fadri, peluang untuk memperjuangkan nasib guru honorer K-II ini semakin kecil. Meski pihak BKD dan Disik Pekanbaru juga akan bertemu dengan Kemenpan-RB nantinya. (*) Penulis: Syafruddin Mirohi Editor: zid
Posted on: Sat, 28 Sep 2013 20:02:34 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015