Mabes Polri Menyuruh Copot Jilbab Polwan? Keputusan Mabes Polri untuk meminta Polwan mencopot Jilbabnya dinilai berasal dari desakan kelompok intoleran yang ingin memecah belah kesatuan Polri dengan pemeluk Islam khususnya Polwan. “Semestinya, tidak perlu perintah menanggalkan jilbab bagi Polwan apabila memang ada keinginan dibuat seragam khusus di waktu mendatang,”tandas peneliti koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Musthofa Nahrawardaya kepada Islampos, Jum’at malam (29/11). Keputusan Kapolri Jenderal Pol Sutarma yang membolehkan Polwan berjilbab jelas sebuah respon positif dari segenap aparat Polwan di kepolisian. Tetapi perintah pencopotan Jilbab saat ini jelas sebuah langkah blunder paling memalukan dan paling melukai bagi Umat yang dilakukan Polri. “Saya berharap Kapolri tidak mudah dikendalikan oleh kelompok intoleran yang bertujuan memecah belah Umat,” imbuhnya. Kepada Umat Islam di seluruh Indonesia, Musthofa meminta agar segera merapatkan barisan. “Kuatkan tali, eratkan pegangan. Polri adalah pengayom dan pelindung serta pelayan Umat. Jika Polri tidak lagi berkenan menjadi pengayom dan pelindung serta pelayan Umat, kepada siapa Umat Islam akan mengadu?” tukasnya. “Kepada Ormas Islam khususnya NU dan Muhammadiyah, ini saatnya bersatu membendung gerombolan intoleran yang mencoba membodohi Polri,” tutupnya. Seperti diketahui, para anggota polwan kembali diminta untuk mencopot jilbabnya. Pasalnya, Kamis (28/11),Mabes Polri mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) agar Polwan tidak dulu menggunakan jilbab selama berdinas sebelum aturan jelas tentang Jilbab keluar. “Sambil menunggu keputusan tersebut kma pada saat menggunakan pakaian dinas Polwan untuk sementara waktu tidak menggunakan jilbab sampai diterbitkannya keputusan keputusan Kapolri yg mengatur ttg penggunaan jilbab bagi polwan yg berdinas di Polda Aceh ttk,”demikian bunyi TR tersebut. FPI Dukung peraturan Polwan menggunakan Jilbab Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta akan mengawal langkah Kapolri mengeluarkan izin resmi para polwan berjilbab saat bertugas. Sebab, izin polwan berjilbab baru sekadar ucapan Kapolri Jenderal Pol Sutarman, belum keluar peraturan resmi. Menurut Ketua FPI, Habib Salim Al-Atas, langkah Kapolri mengizinkan polwan berjilbab sudah baik. Kita akan kawal, katanya, Sabtu (23/11). Menurut pria yang akrab disapa Habib Selon itu, Kapolri adalah pemimpin cerdas. Pemimpin yang mengerti syariat Islam untuk diterapkan di Indonesia. Soalnya, menurut Habib Selon, banyak pemimpin di Indonesia yang beragama Islam tapi bodoh, karena ogah menerapkan syariat Islam. Habib Selon berkata, izin polwan berjilbab memang harus dituangkan dalam peraturan resmi. Hal itu untuk mengantisipasi pihak yang tidak setuju terhadap izin tersebut. Apalagi Kapolri memiliki kewenangan untuk menerapkannya. Kita kembalikan ke Kapolri, tutup Habib Selon.
Posted on: Sat, 30 Nov 2013 15:33:17 +0000
Recently Viewed Topics
© 2015