Menurut kalian bagaimana seorang Gubenur bisa berkata seperti ini:? Jayapura, 18/8 (Jubi) – Gubernur Papua, Lukas Enembe, tiba-tiba menyebut media online tabloidjubi dan Majalah Jubi sebagai media Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Entah apa yang ada dalam benak Gubernur Papua ini sehingga begitu mudahnya menjustifikasi sebuah media massa. Pernyataan Gubernur Papua ini disampaikan di di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura Klas IIA, Sabtu (17/08). Saat itu, wartawan Jubi, Aprila Wayar sedang berbincang-bincang dengan Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjend Christian Zebua, terkait berita sehari sebelumnya tentang kunjungan Pandam XVII Cenderawasih ke kediaman Veteran RI, Ramses Ohee (16/8). Gubernur Provinsi Papua yang mendengar percakapan singkat ini tiba-tiba berkata, “Jubi itu media (KNPB).” Perkataan Gubernur Papua ini ditujukan kepada wartawan Jubi yang saat itu sedang bersalaman dengan Pangdam X VII Cenderawasih. Disaat yang sama rombongan gubernur ini sedang melihat buah tangan, hasil pekerjaan tangan narapidana di Lapas Abepura. Perkataan Gubernur Papua ini tentu saja membuat wartawan Jubi kaget. “Oh, ya?” tanya tabloidjubi kembali kepada Gubernur Papua, menanggapi perkataan dari orang nomor satu di Provinsi Papua ini. Pangdam XVII Cenderawasih yang berdiri bersebelahan dengan tabloidjubi hanya tersenyum mendengar pembicaraan singkat tersebut. “Oh, media KNPB,” kata Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua kepada tabloidjubi sambil menepuk pundak tabloidjubi Victor Mambor, Pimpinan Redaksi tabloidjubi yang dikonfirmasi, Minggu (18/8) mengatakan stigma seperti itu bukan hal baru. Dari sejak terbit tahun 2001, Jubi sudah identik dengan perlawanan sehingga stigmatisasi seperti perkataan Gubernur Papua itu sudah menjadi resiko bagi siapa saja yang bekerja di Jubi. “Stigma seperti itu sudah biasa. Yang lebih buruk bahkan pernah kami alami, dituduh korannya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tapi seorang Gubernur, menurut saya tak pantas berkata seperti itu. Kapasitas seorang Gubernur tentu berbeda dengan masyarakat awam yang melihat fenomena sosial secara hitam putih.” kata Victor Mambor, Pemimpin redaksi tabloidjubi dan Majalah Jubi. Namun, lanjut Mambor, dirinya memahami bahwa tugas seorang Gubernur mungkin saja membuat Gubernur tak memiliki banyak waktu untuk memahami fenomena sosial yang terjadi pada masyarakatnya, termasuk memahami kebijakan redaksional sebuah media massa dan juga peran pers. Hal ini semestinya menjadi tanggungjawab para “pembisik” Gubernur. “Gubernur mungkin tak punya waktu banyak untuk memahami kebijakan redaksional media massa dan tugas serta fungsi pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Pokok Pers no. 40 tahun 1999. Sebab, kalau mau jujur, publik di luar Jayapura, terutama di luar Papua ini mengetahui apa yang dikerjakan Gubernur dan stafnya di Dok II itu dari tabloidjubi.” kata Mambor yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura ini. Media online, kata Mambor, lebih cepat sampai ke pembacanya, tidak dibatasi oleh wilayah, bisa diakses tanpa perlu membeli dulu. Berbeda dengan media cetak yang perlu proses panjang sebelum sampai ke pembacanya. Atau media elektronik seperti televisi dan radio yang spektrum penyiarannya terbatas, kecuali sudah menggunakan fasilitas streaming atau siaran berjaringan. “Terserah, mau dibilang Koran OPM, media KNPB atau apa saja, kita ambil positifnya saja. Perkataan Gubernur itu membuktikan bahwa Jubi sudah menjalankan tugas dan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial.” kata Mambor sambil tersenyum. (Jubi/Aprila Wayar)tabloidjubi/2013/08/18/gubernur-papua-jubi-itu-media-knpb/
Posted on: Sun, 18 Aug 2013 09:28:17 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015