PSSI Cabut Status PT LPIS sebagai Pengelola IPL Mercy Raya - detikSport Kamis, 03/10/2013 00:51 WIB Jakarta - PSSI memutuskan untuk mencabut status PT.Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) sebagai pengelola kompetisi Indonesian Premier League (IPL). Mereka menilai LPIS tidak bekerja sesuai aturan. Keputusan ini disampaikan oleh Sekjen PSSI, Joko Driyono, usai melakukan pertemuan di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2013). Dalam pertemuan ini, hadir klub-klub peserta IPL, CEO PT. LPIS Widjajanto, serta tiga anggota Komite Eksekutif PSSI, yaitu Erwin Dwi Budiawan, La Siya, dan Jamal Azis. Seperti diketahui, sebelum melakukan pertemuan dengan klub-klub peserta IPL dan Widjajanto, PSSI dalam hal ini Komite Eksekutif melakukan rapat kerja di Hotel Sultan, Sabtu (28/9/2013). Dalam rapat kerja tersebut, salah satu agenda yang dibicarakan adalah terkait kinerja PT. LPIS yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi. Berangkat dari situ, Komite Eksekutif menghasilkan tiga keputusan. Yang pertama, bahwa kompetisi Divisi Utama dan IPL tidak diakui. Kedua, terkait unifikasi liga, PSSI akan segera memutuskan tentang opsi proses unifikasi, mengenai format dan sebagainya. Terakhir, keputusan terkait status PT. LPIS. Komite Eksekutif memutuskan untuk mencabut hak PT. LPIS sebagai pengelola kompetisi IPL. Tetapi, jika PT. LPIS bisa mencabut gugatan ke CAS paling lambat Senin (7/10), maka ada kemungkinan mereka akan kembali mendapat mandat menjalankan IPL. "Kasus ini sebenarnya sudah diterima CAS, sejak bulan Juni-Juli lalu. Makanya, kita tak ingin ini menjadi sandera. Pernah ada diskusi dengan LPIS dan PSSI untuk mencari jalan keluar pada kasus ini, ditarik atau digugurkan oleh LPIS. Namun, dalam perjalanannya ada hal yang prinsip sekali, sehingga sampai sekarang itu belum konkret," terang Joko. Untuk itu, PSSI dan LPIS sepakat untuk tidak membawa kasus ini menjadi konsumsi media yang berkepanjangan. PSSI, lanjut dia, juga ingin mengambil posisi menghormati kasus ini, dan memproteksi intregitas masing-masing supaya apa yang diupayakan LPIS tidak terkesan mendua, dan PSSI juga tidak dikesankan tidak memiliki kewibawaan. "Maknanya, jangan sampai iya menjalankan amanah, tapi di satu pihak menggugat PSSI. Oleh karenanya, keputusan yang ketiga tidak ada kaitannya dengan apa yang diputuskan terkait dengan penyelenggaraan. Murni terhadap kasus," terangnya. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Widjajanto mengaku pasrah. "Jika mandat dicabut kami harus menerima itu. Tapi tentu akan ada konsekuensi perdata, itu kan sudah dibahas oleh pak Joko, semua menghormati. Makanya proses hukum tetap berjalan, pak Joko juga menghormati LPIS untuk memperjuangkan hak nya," kata Widjajanto. (mcy/mfi)
Posted on: Thu, 03 Oct 2013 03:03:41 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015