SIAPAKAH YANG MUNAFIK ? SIAPAKAH YANG KHIANATI RAKYAT !!! SBY memberi jatah menteri kepada PKS didasarkan pada kontrak politik, dimana PKS ikut serta berjuang memenangkan SBY pada PILPRES 2009, bukan pemberian cuma-cuma alias gratis. Saat pilpres 2009 yang lalu (pilpres 2004 PKS juga Dukung SBY ), kader PKS diseluruh Indonesia bergerak dan berjuang keras dari satu desa ke desa lain, door to door dari satu rumah ke rumah lain, untuk memenangkan SBY. Mereka bergerak dengan komitmen tinggi karena berharap ada perubahan di negeri ini. Dalam mendukung SBY, PKS membuat kontrak politik yang disepakati kedua belah pihak ( PKS-SBY), diantaranya adalah SBY harus komitmen bekerja keras memperjuangkan kesejahteraan Rakyat, meringankan beban hidup mereka. Disamping itu, SBY harus mendukung kemerdekaan palestina dan tidak membuka hubungan apapun dengan israel sebagai entitas penjajah palestina. Ini diantara butir kesepakatan atau kontrak politik dg SBY. jika kontrak politik ini dilanggar, maka PKS berhak mengingatkan dan meluruskan SBY serta tidak ada kewajiban mengikuti kebijakan SBY yang menyengsarakan Rakyat. Dalam konteks kenaikan harga BBM, PKS telah membuat rumusan solusi bagaimana mengurangi beban subsidi BBM tanpa harus menaikkan harga BBM, dan butir-butir solusi tersebut telah disampaikan kepada SBY. Tetapi diperjalanan, SBY masih bersikukuh menaikkan BBM, dengan kompensasi BALSEM yang sarat kepentingan politik memenangkan parpol tertentu pada pemilu 2014, maka PKS melihat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan kontrak politik yang telah dibuat PKS dengan SBY, karena kebijakan tersebut bisa menyengsarakan rakyat. Apalagi menaikkan harga BBM pada saat menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri bukanlah kebijakan yang bijak dan pro Rakyat. Karena itu, siapakah sebenarnya yang munafik dan menghianati Rakyat? PKS atau SBY?...jika anda punya kontrak kerja dengan orang lain, lalu mitra anda menyalahi kontrak dengan anda, apakah anda dianggap munafik jika anda tidak menyetujui beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja?. Jika anda punya kontrak kesepakatan dengan driver bus untuk mengantar anda ke jakarta, lalu sang driver menyalahi kontrak anda dengan justru mengantar anda ke Bali, apakah anda salah dan layak dianggap munafik jika anda mengkritisi dan tidak mau mengikuti keputusan Driver?. Opini saat ini telah digiring seakan-seakan PKS telah menghianati koalisi, padahal PKS tidak pernah punya komitmen dan kontrak politik apapun dengan parpol-parpol koalisi. PKS hanya terikat kontrak politik dengan SBY. Apalagi kehadiran PKS dipemerintahan SBY ( pemerintahan koalisi SBY) dengan ditunjuknya 3 menteri dari PKS murni karena "hasil" kerja keras memenangkan SBY. Justru yang harus dipertanyakan, bagaimana bisa partai Golkar yang sebelumnya sebagai lawan SBY pada pilpres 2009, tiba-tiba mendapatkan jatah kursi menteri. Inikan seperti orang yang tidak pernah ikut berjuang, tanpa berkeringat lalu tiba-tiba dapat imbalan. Ini yang namanya pemberian cuma-cuma alias gratis alias rejeki nomplok. Dan posisi PKS tidak sama dengan partai Golkar, yang dapat imbalan tanpa kerja dan berkeringat. Mengapa PKS tidak ngikut saja parpol koalisi untuk mendukung kebijakan menaikkan BBM?. Sebenarnya jika mau aman, tidak dihantam kanan kiri, tidak di ancam-ancam dicopotnya menteri, mudah bagi PKS untuk satu suara dengan parpol koalisi. Apalagi satu suara dalam mendukung kebijakan pemerintah tidaklah "gratis" alias pasti akan dapat "imbalan" yang menggiurkan. Tetapi mengapa PKS ngotot dan mengambil resiko dengan menolak kenaikkan BBM, apakah ini strategi pencitraan?. Tidak!!.. terlalu mahal harga yang akan dibayar PKS apalagi dengan resiko dicopotnya menteri PKS, hanya demi CITRA. Ibaratnya, mau cari ayam kehilangan gajah. Menolak BBM bagi PKS murni karena komitmen pembelaan terhadap rakyat ( PKS punya hasil kajian solusi carut marutnya manajemen bidang energy). Karena itu, PKS siap bersebrangan dengan parpol koalisi ( pemerintah) jika keputusan mereka justru menghianati rakyat dan melanggar kontrak politik PKS-SBY, apapun resikonya, termasuk dicopotnya menteri PKS. PKS tidak terbiasa bersikap basa-basi, bermanis-manis, asal bapak senang (ABS) dengan imbalan aman kursi menteri dan imbalan lainnya, sementara rakyat menangis dan menderita. Itu namanya merasakan nikmat diatas derita rakyat. Mengapa PKS tidak keluar saja dari koalisi dengan menarik 3 menteri, bukankah SBY sudah melanggar kontrak politik?. Tentu tidak adil, jika PKS mencabut kontrak politik ( keluar dari koalisi), hanya karena dilanggarnya satu butir kesepakatan dari sekian banyak butir kesepakatan, karena jumlah butir kontrak politik PKS-SBY lebih dari 5 butir, dan SBY masih komitmen dengan butir kesepakatan lainnya, dan karena itu, PKS tetap mendukung kebijakan SBY yang lain yang pro rakyat. Sikap PKS ini tidak bisa dikatakan sebagai sikap mendua apalagi berpijak di dua kaki, seperti yang dituduhkan para politisi. Adalah sesuatu yang berbeda antara menolak BBM dengan keberadaan 3 menteri PKS di kabinet. Menolak BBM karena SBY tidak memihak rakyat dan menghianati satu butir kontrak politik, sementara keberadaan 3 menteri PKS adalah hak untuk PKS yang dihasilkan dari jerih payah perjuangan memenangkan SBY. Jadi, dalam ajaran manapun, termasuk ajaran agama Islam, mendukung seseorang termasuk seorang presiden tidak dibenarkan tanpa reserve. Dan saat awal mendukung SBY, bukankah seluruh parpol selalu bilang, " kita dukung pemerintahan SBY, tetapi tetap kritis, jika kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat". Nah, sekarang anda semua harus buktikan, seperti PKS telah membuktikan !!!
Posted on: Sat, 08 Jun 2013 23:10:28 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015