Saya pribadi sangat tidak setuju perlu menaikkan harga BBM untuk menekan subsidi, karena subsidi BBM itu tidak ada dan sangat tidak setuju pemerintah menyalurkan subsidi BBM tersebut melalui BLSM yang rawan dipolitisasi dan rawan digunakan untuk kepentingan tertentu. Apalagi sekarang mendekati masa pemilu legislatif. Informasi dari beberapa sumber menyampaikan bahwa Rp30 triliun tersebut ternyata dibiayai utang dari luar negeri dan bukan dari kompensasi hasil pemotongan anggaran BBM Subsidi. Hal ini tertera dalam situs Asian Development Bank (ADB) bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek Development Policy Support (DPS) Program dan World Bank dengan sumber utang bernama proyek DPLP. Kalau informasi ini benar, utang ini akan menambah beban anak cucu kita. Ibarat sudah jatuh kita tertimpa tangga pula. Tentunya kenaikan harga BBM akan mengakibatkan tingginya inflasi. Nah, kalau ditambah dengan utang negara Rp30 triliun yang akan habis percuma karena dibagikan begitu saja, semakin terpuruk bangsa ini oleh beban utang. Tentu timbul pertanyaan di benak kita akan ke mana dana Rp30 triliun itu dibagikan? Apa kriteria yang digunakan untuk memberikan kartu BLSM ini? Kemudian kenapa mesti dibagikan? Alih-alih dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, apakah tidak cukup program Kemensos atau Men-kokesra membantu rakyat miskin? Apakah sedemikian besar jumlah masyarakat miskin sehingga harus dibagi sampai Rp30 triliun? Saya setuju masyarakat perlu dibantu, tetapi tentu tidak dengan memberikan dana secara tunai yang sangat tidak mendidik. Kenapa? Dengan digelontorkan begitu saja, masyarakat miskin tetap menjadi peminta, tidak ada nilai edukasi yang diberikan dan mendorong masyarakat miskin tetap miskin. Seharusnya pemerintah memikirkan pengentasan kemiskinan dengan cara pendirian berbagai UKM mandiri, penciptaan lapangan pekerjaan, yang justru lebih penting dibanding memberikan dana tunai seperti itu. Pemerintah harus melihat masyarakat Indonesia dikategorikan miskin karena ada dua alasan. Pertama adalah pendidikan rendah dan kedua tidak ada lapangan kerja. Saya lebih setuju bila dana sebesar itu digunakan untuk perbaikan infrastruktur atau pembangunan di bidang pendidikan di samping juga menumbuhkan usaha kecil menengah agar bisa tercipta lapangan kerja baru.
Posted on: Mon, 24 Jun 2013 08:10:53 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015