Stakeholder Meeting; Kesimpulannya bahwa kebijakan pemerintahan dalam penanggulangan HIV AIDS masih belum komprehensif sehingga arah kebijakan program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dikota tasikmalaya bias dan tidak jelas arahnya. Dan peran stakeholder dalam pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS masih sangat lemah, padahal stakeholder dan aparat pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan upaya tersebut. Penomena HIV di Kota Tasikmalaya yang semakin menggurita ini, sudah saatnya menjadi bahan pemikiran dan tanggungjawab semua elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya secara sinergi dan terpadu tanpa menimbulkan sikap stigma dan diskriminatif. Kasus penularan HIV AIDS sudah banyak terjadi dikalangan populasi umum yaitu diantaranya 17 Ibu Rumah Tangga dan 6 Anak yang notabene kelompok masyarakat dengan risiko rendah sehingga mereka harus menjadi korban inveksi HIV. Persoalannya memiliki kesadaran dan kepedulian atau tidak untuk menyelamatkan generasi kehidupan kota tasikmalaya ini? Disamping itu, selama ini kita terlalu terjebak dalam mindset yang salah karena didorong oleh ketidaktahuan terhadap situasi sehingga menjadi salah tafsir terhadap realita. Indikasi tersebut dibuktikan dengan statemen salah satu ketua MUI kecamatan dikota Tasikmalaya dalam pertemuan rakor stakeholder yang menyebutkan bahwa "MUI sudah berkontribusi dalam penanggulangan HIV dengan membentuk Perda no. 12 tahun 2009 tentang tata nilai itu yang menurutnya sudah merefresentasikan kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan HIV di Kota Tasikmalaya". Menurut saya perda tersebut tidak realistis dan relevansi terhadap pengendalian kasus dilapangan tidak terlalu berpengaruh, karena pengendalian HIV tidak hanya bisa dilakukan oleh pendekatan moral-keagamaan. Dan disamping itu, cara kita dilapangan kadang selama ini tidak strategis hanya menggunakan pendekatan individualis, selalu memposisikan kelompok-kelompok tertentu sebagai objek dan menjadi penyebab dalam persoalan ini seperti paradigma masyarakat yang selalu melihat Wanita Pekerja Seks sebagai penyebab. Padahal kalau kita analisis berdasarkan temuan data kasus yang dirilis oleh Dinas Kesehatan bahwa kasus HIV dikalangan WPS itu hanya satu orang, sedangkan kelompok Ibu Rumah Tangga dan Anak lebih banyak dari itu. Persoalan HIV ini sudah menjadi endemi sosial yang harus menjadi tanggungjawab bersama semua elemen masyarakat tanpa apa klasifikasi. Sudah saatnya kita menggeser paradigma kebijakan program dengan menggunakan pendekatan masyarakat yang mesti menjadi pilihan utama dan bersama stakeholder untuk dijalankan. Dimana masyarakat harus menjadi subjek/pelaku utama dalam mempelopori gerakan kepedulian terhadap persoalan HIV. Kita dorong masyarakat dan kelompok terdampak menjadi mandiri dan memiliki respon positif terhadap isu HIV-AIDS. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya Pengorganisasian Komunitas (CO) dan membentuk kelompok pendidik sebaya serta upaya perluasan dan penguatan respon/kepedulian warga setempat yang sejalan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Tasikmalaya secara komprehensip. Secara umum strategi ini bisa dilakukan melalui penguatan keorganisasian masyarakat (Civil Society) dan kelompok dukungan sebaya, sehingga terwujudnya masyarakat yang mandiri dan mengerti akan hak dan tangungjawabnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Tasikmalaya. Selain itu upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat sistem informasi dan rujukan serta mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat resiko tinggi terdampak melalui Pembentukan Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat (PIKM) dan penguatan terhadap fungsi Puskesmas dengan membentuk Warga Peduli AIDS (WPA) sebagai wadah koordinasi di tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Tasikmalaya.
Posted on: Thu, 19 Sep 2013 12:05:54 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015