Untuk anda ketahui, untuk RAPBN 2014, Kementerian Pertahanan menerima anggaran paling besar dibanding 9 Kementerian/Lembaga Negara lainnya. Kementerian Pertanian justru menerima anggaran paling sedikit. Pada tahun 2013, belanja untuk Kementerian Pertahanan mencapai Rp 81 triliun, sementara belanja Kementerian Pertanian hanya Rp Rp16,42 triliun. Inilah yang janggal: pemerintah menggenjot persenjataan, tetapi melupakan ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Apa gunanya senjata yang canggih dan modern apabila rakyat dalam keadaan lapar? Terkait mana yang prioritas dalam anggaran, Indonesia seharusnya banyak belajar dari Kuba, sebuah negeri kecil di kawasan Karibia. Pada tahun 1990-an, ketika ekonomi-nya terjepit krisis akibat kolapsnya Uni Soviet, Kuba justru memotong anggaran militernya untuk memperkuat anggaran pendidikan. Inilah yang membuat Kuba tampil sebagai bangsa beradab dan bermartaba di dunia, dengan ditopang oleh kemajuan sektor pendidikan dan kesehatannya yang setaraf dengan negara-negara maju. Pertanyaan kedua juga cukup menarik. Menurut kami, konsepsi pertahanan kita harus sejalan dengan cita-cita nasional kita, yakni menjadi bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribdian secara budaya. Ketahanan politik bermakna kebebasan kita sebagai sebuah negara Merdeka untuk menjalankan politik sendiri sesuai dengan konsepsi nasional kita. Artinya, sebagai negara merdeka, kita seharusnya bisa membuat peraturan sesuai dengan kepentingan rakyat kita, bukan karena intervensi atau dikte dari bangsa lain. Pada kenyataannya, di bawah rezim SBY, kedaulatan politik kita justru nyaris tidak ada. Pada tahun 2006 lalu, kajian BIN menemukan fakta bahwa ada 72 Undang-Undang baru pasca reformasi yang merupakan pesanan asing. Lebih lanjut disebutkan, bahwa ada tiga lembaga asing, yakni Bank Dunia, IMF, dan USAID, yang berada di balik pembuatan UU tersebut. Artinya, secara politik kita sebetulnya mulai kehilangan kedaulatan di hadapan pihak asing. Kenyataan di lapangan ekonomi lebih miris lagi. Dalam satu dekade terakhir, kita nyaris tidak punya lagi kedaulatan ekonomi. Hampir semua kekayaan alam kita dikangkangi oleh modal asing. Lihatlah bagaimana perusahaan asing dengan leluasa merampas tanah dan kekayaan alam milik bangsa kita. Lihatlah betapa bebasnya Freeport mengeruk kekayaan emas dan tembaga kita di Papua. Ironisnya, TNI dan Polri justru diposisikan menjaga kepentingan perusahaan asing. Lihat juga betapa lemahnya ketahanan ekonomi kita akibat ketergantungan terhadap impor. Hampir semua kebutuhan rakyat kita, termasuk pangan, didapatkan melalui impor. Makanan-makanan impor menyumpal mulut kita setiap hari dan sekaligus membuat kita kehilangan empati terhadap penderitaan petani dan produsen pangan lokal kita. Bahkan, dalam urusan kedelai dan garam, bangsa ini harus mengimpor dari negara lain. Apa gunanya kita punya jet-jet tempur Sukhoi, kapal selam, tank, kapal perang dan lain-lain apabila perusahaan asing tetap leluasa mencaplok jutaan hektar tanah kita dan mengeruk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya? Lagipula, apa gunanya kita bangga dengan persenjataan modern, jika semua senjata itu kita beli dengan mahal dari negeri lain. Berapa banyak uang rakyat yang harus dihamburkan untuk memakmurkan industri persenjataan di negara maju. Kenapa anggaran militer itu tidak dipakai untuk mengembangkan industri persenjataan di dalam negeri? sumber berdikarionline/editorial/20130906/belanja-militer-dan-ironi-kedaulatan-kita.html#ixzz2e7gmZc1d
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 15:00:46 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015