Badan Pengawas Pemilu menyerukan para pihak di level bawah bisa saling bekerja sama dalam memperbaiki data daftar pemilih tetap. Waktu yang tinggal tersisa beberapa hari sebelum penetapan DPT nasional, 4 November, harus dipergunakan sebaik mungkin. Anggota Bawaslu, Nasrullah, Senin (28/10), berharap, semua pihak harus bergerak dengan cepat, koordinatif, dan kooperatif, mulai dari partai politik, panitia pengawas, bahkan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum kabupaten atau kota. ”Mereka inilah yang kini berada di level bawah, benar-benar diuji untuk memastikan keberadaan warga di DPT apakah benar-benar telah memenuhi syarat,” kata Nasrullah. Menurut dia, saat ini, tak hanya parpol, bahkan Panitia Pengawas Pemilu juga sulit memperoleh data DPT. Sebenarnya tidak hanya di tingkat PPK, di tingkat desa atau kelurahan, parpol dan panwas seharusnya sudah mendapatkan salinan DPT. Penundaan penetapan DPT Nasional Pemilu 2014 ini diambil KPU, Rabu (23/10). Penundaan itu atas rekomendasi Bawaslu dan diperkuat aspirasi pimpinan parpol. Parpol-KPU mawas diri Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini dan Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykuruddin Hafidz, secara terpisah, mengingatkan KPU dan partai-partai politik semestinya mawas diri dan bersungguh- sungguh mencermati daftar pemilih. KPU perlu lebih terbuka terkait data daftar pemilih yang dihasilkan. Perubahan dan perbaikan serta keterangan atas pencoretan atau penambahan data pemilih semestinya ditunjukkan secara rinci. KPU juga perlu memberi akses kepada partai politik sebagai peserta pemilu. ”Meski parpol sudah menerima salinan DPT yang ditetapkan KPU kabupaten atau kota dan KPU provinsi, KPU tetap harus memberikan daftar pemilih terkini yang bisa membuat parpol membantu mengidentifikasi masalah-masalah tersisa. Parpol bisa membandingkan dengan DPT terakhir yang mereka pegang dari salinan yang diberikan KPU kabupaten atau kota dan provinsi,” tutur Titi. Di sisi lain, partai politik pun semestinya sudah mengidentifikasi dan mengumpulkan masalah-masalah sejak mendapatkan salinan DPT. ”Parpol harus menunjukkan keseriusan dengan menunjukkan data bermasalah secara konkret kepada KPU. Parpol jangan menunggu di ’tikungan’ menuding persoalan DPT ini,” kata Titi. Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik dan anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, memastikan pihaknya akan memberikan salinan DPT kepada parpol. Kendati demikian, keduanya meyakini, parpol pun semestinya sudah menerima salinan daftar pemilih dari KPU kabupaten atau kota. ”Saya sudah berkoordinasi dengan tim data dan informasi untuk memberikan daftar pemilih,” ujar Ferry. (AMR/INA)
Posted on: Tue, 29 Oct 2013 01:11:25 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015