HOME | EDITORIAL | OPINI | KABAR RAKYAT | DUNIA BERGERAK | LIPSUS | SULUH | SISI LAIN | TOKOH | BUNG KARNOISME | Harrison Ford Dan ‘Duta Imperialisme’ 14 September 2013 | 10:01 WIB Popularitas seorang artis seringkali dimanfaatkan sebagai duta sebuah negara atau juga komunitas internasional, misalnya menjadi duta lingkungan, kemanusiaan, seni, atau duta lainnya. Bagi sang artis, pekerjaan ini dianggap pekerjaan sosial. Harrison Ford, yang lahir 13 Juli 1942, adalah salah satu aktor Hollywood yang mendapatkan kehormatan itu. Ia dipilih sebagai duta kerjasama untuk perubahan iklim mewakili United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Kampanyenya keberbagai negara adalah tentang pencegahan deforestasi dan pemanasan global. Lantaran itu, ia menuai banyak simpati dan pujian. Tanggal 10 September lalu, Presiden SBY bahkan menyambut gembira misi dan kehadiran Harrison Ford di Istana Negara. Pembawa pesan Imperialisme Kedatangan Harrison Ford ke Indonesia untuk pembuatan film: Years of Living Dangerously, sebuah Film dokumenter yang bercerita tentang ekologi dan perubahan iklim yang disponsori oleh UNFCCC. Penyambutan yang hangat pun diberikan untuk Ford di Istana Negara, yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat teras pemerintahan SBY lainnya. Maklum, didalam film dokumenter nanti, sang Presiden akan tampil sebagai narasumber; sebagai aktor “penyelamat hutan”. Sebelum menjadi duta UNFCCC, Ford juga pernah menjadi aktivis lingkungan di Conservation International (CI), yakni lembaga swadaya yang berkedok konservasi alam. CI yang berkantor pusat di Arlington Country, Virginia, Amerika Serikat ini ternyata disokong oleh Perusahaan Multi-Nasional (MNC), seperti Brtish Petroleum, Cargill, Chevron, Monsanto, Shell, dan lain-lain. Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut yang penyumbang terbesar kerusakan lingkungan. Selain terlibat dalam penipuan “kampanye hijau” (greenwashing) dengan menjual jasanya kepada perusahaan perusak lingkungan, CI juga bekerjasama dengan negara maju untuk membuat skema konversi utang untuk ekologi ataudebt-for-nature swap. Negara selatan yang menjadi sasaran program CI, seperti Papua Nugini, Meksiko, Bolivia, dan lain-lain, menjadi korban dari “jebakan utang ekologi” tadi. Di Bolivia, misalnya, sebagian utang luar negerinya dihapus dan digantikan dengan proyekbiosphere reserve. Proyek konservasi alam sepertibiosphere reserve adalah kedok negara utara untuk mengkompensasi praktek kerusakan lingkungan yang terus diciptakannya. Jurnal mingguan Nature Climate Change menyebutkan saat ini emisi karbon di dunia telah mencapai 38,2 miliar ton. Negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, dan lain-lain, menjadi penyumbang terbesar CO2 tersebut (Laporan: Global Carbon Project, 2011). Meskipun AS sebagai negara penyumbang emisi karbon (CO2) terbesar, Ia tidak pernah meratifikasi hasil Protokol Kyoto yang mewajibkan negara maju mengurangi gas rumah kaca, yaitu dampak banyaknya emisi karbon yang terlepas ke atmosfir sehingga cahaya matahari terperangkap di bumi dan membuat suhu bumi bertambah panas. UNFCCC yang didirikan pada KTT Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasil (1992) itu nyatanya tidak bisa bersikap tegas kepada negara maju. Ironisnya, kritikannya hanya tajam terkait deforestasi di negara tropis nan miskin. Di dalam UNFCCC, yang mewadahi 194 negara (2011), terdapat negara imperialis (AS dan Eropa) yang disebut Annex-1, yang selalu menekan posisi negara miskin dan berkembang (Non-Annex-1) dalam soal pemanfaatan lahan/hutan untuk menangani pemanasan global. Skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang diadopsi di dalam UNFCCC lebih banyak membebani negara miskin pemilik hutan tropis, seperti Brazil, Kongo, dan Indonesia, yang menjadi sasaran “konservasi”. Padahal, sebagaimana laporan ekonom Inggris Nicolas Stern, kegiatan deforestasi dan degradasi hutan hanya menyumbang 20% emisi dan 80% emisi dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil—yang berasal dari negara industri (AS dan Eropa). Kegiatan konservasi di negara miskin berkaitan erat dengan kepentingan perdagangan karbon (emission trading) yang dilakukan negara-negara imperialis, yaitu komersialisasi fungsi hutan dalam menyerap emisi karbon. Lewat Years of Living Dangerously, Harrison Ford ingin menyampaikan pesan kepada kita semua: inilah bisnis baru—sebuah proyek baru “penyelamatan kapitalisme”. Cerita deforestasi, seperti yang terjadi di Indonesia. akan banyak mewarnai film Years of Living Dangerously. Sebuah film yang semakin memikat hati para investor Asing, terlebih lagi film ini digarap sutradara ternama Hollywood: Arnold Schwarzenegger, James Cameron, Jerry Weintraub, Joel Bach, David Gelber dan Solly Grandstein. Jebakan untuk Indonesia Krisis ekologi telah menurunkan kemampuan eksploitasi kapitalisme. Namun, dengan proyek konservasi mereka dapat menjual “jasa ekosistem”, dimana setiap pohon yang berfungsi menyerap CO2 diberikan label harga. REDD+ murni merupakan proyek ekonomi ketimbang perlindungan alam. Sedangkan alasan kemanusiaan, bencana alam, gelombang panas, kekeringan, pencairan es, penengelaman pulau, dan lain-lain, hanya dramatisasi untuk memuluskan bisnis karbon. Asian Development Bank (ADB) berusaha mendramatisir laporannya bahwa Asia Tenggara, khususnya Indonesia, merupakan wilayah paling rentan di dunia terkena dampak pemanasan global (adb.org: Addressing Climate Change and Migration in Asia and the Pacific, 2011). Ini tentu sebuah kebohongan dengan selalu menempatkan Indonesia sebagai sorotan masalah. Laporan-laporan mereka dibuat sebagai bentuk pengalihan tanggungjawab negara-negara maju. Peneliti di Institute of Southeast Asian Studies, Michael Richardson, mengatakan proyek REDD+ ini sebagai kecurangan negara barat yang ingin terus menjaga pertumbuhan ekonominya tetapi dikompensasikan dengan kelestarian di negara miskin. Untuk menarik komitmen Pemerintah Indonesia, maka Norwegia mengimingi bantu 1 milliar dollar AS. Padahal, seperti yang diingatkan Antonio Hill dari Oxfam, bantuan REDD+ ini bisa berubah menjadi utang dikemudian hari. Dari peta REDD yang dibuat oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) dan North Carolina State University pada tahun 2010, sebagian besar wilayah hutan Indonesia menjadi proyek zona konservasi (REDD+) atau proyek “privatisasi hutan” yang hanya menguntungkan kapitalis global. Selain itu, mayoritas perusahaan Eropa gagal dalam laporan karbon sebagaimana yang dipublis Environmental Tracing Europe (EIO). Hal yang sama juga dilakukan oleh Australia, yang menghapus pajak karbon perusahaan. Bahkan, proyek percontohan konservasi berbasis pasar karbon dengan bantuan sebesar 2,426 trilyun rupiah di Kalimantan Tengah justru gagal, Pemerintah Australia menghentikan kerjasamanya. Posisi Indonesia yang begitu penting sebagai pemilik hutan tropis terbesar seharusnya menjadi daya tawar besar untuk membuat kebijakan yang menguntungkan. Karena itu, proyek REDD+ yang hanya menguntungkan negara maju harusnya ditentang. Bolivia adalah contoh sebuah pemerintahan yang berdaulat. Bolivia menolak pasar karbon diadopsi di dalam REDD+. Selain itu, kita juga menolak skema koservasi REDD+ yang dapat menghilangkan kontrol negara atas kawasan hutan dan sumberdaya alam. Namun, kewibawaan dan keberanian seorang Presiden SBY tentu sangat mengecewakan. Apalagi, ketika ramai media asing memberitakan tentang seorang Menteri “dilecehkan”, sikapnya malah berdiri membela Si “Duta Imperialis” Harrison Ford. Kita semestinya marah, karena berpuluh tahun janji dukungan finansial secara cuma-cuma dan transfer teknologi yang diwajibkan kepada negara maju (Annex-1 partie) untuk negara miskin (Non-Annex-1 partie) tidak pernah ditepati. Sekalipun tulisan ini terlambat, namun sebagai rakyat kita perlu belajar mengingatkan diri bahwa harga sebuah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa menetukan nasib sendiri itu amat berharga. Kita harus berkata kepada Harrison Ford: “Indonesia bukan Amerika”. Diana Mondong, kader Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Utara
Posted on: Wed, 18 Sep 2013 00:43:43 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015