Islam Menjawab : Dilema TKI Butuh Solusi Oleh:Dinda Lindia Cahyani (Aktifis MHTI) Beberapa hari ini diberitakan kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah, Arab Saudi akibat amukan dari TKI yang mengantri untuk pengurusan amnesti. Sebelumnya pihak Arab Saudi mengumumkan bahwasanya TKI yang bermasalah harus segera kembali ke negeri ibunya. Dan jikalau tidak segera terbang ke Negara asalnya para TKI yang bermasalah akan ditangkap dan diproses berdasarkan hukum Arab Saudi. Hal ini menyebabkan para TKI dilema. Disatu sisi mereka ingin segera pulang ke Negara masing-masing, di sisi lain ternyata pengurusan dokumen-dokumen untuk keperluan data pemulangan para TKI juga tidak bisa dianggap mudah karena harus melewati beberapa tahap. Dikabarkan sekitar 3 orang meninggal akibat berdesak-desakan saat mengantri dalam proses pengurusan data ke KJRI. Bahkan ada seorang ibu yang sedang mengandung melahirkan di sana dan anaknya dikabarkan meninggal. Padahal untuk membeli tiket, mereka menggunakan dana masing-masing tapi tetap saja sulit untuk segera terbang ke Indonesia. Pemerintah lambat dalam menangani masalah TKI ini, sehingga kerusuhan pun terjadi dan menelan korban. Mereka yang berharap pulang untuk menemui keluarga akhirnya harus mati sia-sia akibat buruknya kinerja pemerintahan Indonesia. Alih-alih memberikan solusi namun yang disodorkan hanya solusi yang pragmatis yang tidak dapat menyelesaikan dilemma TKI secara tuntas. Hal ini semakin memperjelas bahwasanya pemerintahan yang disandarkan kepada kapitalisme tidak ”becus” menangani masalah kecil seperti ini. Karena yang diukur adalah untung atau rugi. Mereka memiliki pandangan bahwasanya TKI yang ingin tetap berada di Arab Saudi memberikan ijin kepada KJRI dapat menerbitkan paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat. Dari pernyataan diatas sangat mencerminkan bahwasanya pemerintah ingin tetap membiarkan para TKI bekerja di negri sebrang karena itu akan meningkatkan devisa Negara. Semua permasalahan TKI adalah bersumber dari ketidaksanggupan pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Karena segala dilema TKI ini tidak akan ada jika pemerintah memang sudah bisa mensejahterakan rakyat. Dari semua problematika kehidupan, khususnya dilema TKI harus diberikan solusi yang fundamental yang menyentuh akar permasalahannya. Tidak sekedar memberi solusi yang hanya akan menambah kondisi semakin tidak teratasi. Permasalahan ini sebenarnya menyangkut masalah ekonomi Negara. Negara bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Tidak selayaknya Negara melepaskan tanggungjawab dan membebankannya kepada pundak individu rakyat. Jika bukan karena ekonomi yang mencekik alias kemiskinan yang menimpa rakyat, tentunya tidak akan ada yang mau bersusah-susah mencari nafkah ke negeri sebrang. Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) juga Sumber Daya Manusia (SDM). Seharusnya pemerintah bisa mengelola potensi itu. Pemerintah harus bisa menghentikan pengiriman buruh migran ke luar negeri yang hanya untuk dijadikan sebagai lahan bisnis atau pahlawan devisa Negara. Islam mengajarkan, bahwa kekayaan Negara harus dikelola oleh Negara bukan malah diberikan kepada pihak asing. Dengan demikian, jika kekayaan Indonesia bisa dikelola dengan baik serta mendistribusikannya dengan benar maka pemerintah bisa memberikan kesejahteraan kepada setiap kepala rakyat Indonesia. Dengan ekonomi yang baik, pemerintah siap menyediakan lahan pekerjaan untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban seorang suami atau lelaki yang sudah Allah tetapkan yaitu dalam mencari nafkah. Sehingga kewajiban mencari nafkah tidak dilemparkan kepada perempuan. Karena perempuan memiliki fungsi yang lebih utama yaitu ummu wa rabbatul bait (ibu dan pengurus rumah tangga). Sehingga masing-masing bisa menyelesaikan tugasnya tanpa harus dipertemukan dengan perasaan dilema. Islam menjamin kesejahteraan setiap rakyat karena kehebatan sistem ekonomi islam yang diterapkan Negara. Sistem ekonomi islam tidak bisa bersanding dengan sistem ekonomi kapitalis karena sudah jelas pertentangannya. Oleh karena itu, harus ada institusi yang murni tanpa susupan sistem kapitalis untuk mewujudkan penerapan sistem ekonomi islam tersebut. Yaitu Daulah Khilafah Islamiyah yang akan mampu mewujudkan kesejahteraan dan menuntaskan dilemma TKI secara tuntas.(*) Sumber portal : radarsukabumi/?p=73607
Posted on: Tue, 18 Jun 2013 19:56:43 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015