KONI DKI Diminta Transparan Salurkan Anggaran Pembinaan Kamis, 26 September 2013 JAKARTA (Suara Karya): Berbagai kalangan mendesak Ketua KONI DKI Jakarta Winny Erwindia untuk transparan dalam pengalokasian dana pembinaan kepada seluruh induk organisasi olahraga, pengurus provinsi (pengprov) anggota KONI DKI. Dia diminta membuat kriteria cabang olahraga yang mendapat prioritas pertama, kedua, dan ketiga, untuk menentukan besaran anggaran yang diberikan. Transparansi ini sangat penting agar menghindari conflict of interest (konflik kepentingan), karena sebagian pengurus KONI DKI rangkap jabatan, anggota DPRD DKI. "Saya minta Ibu Ketua KONI DKI terbuka saja dalam menyalurkan anggaran dari APBD DKI untuk pembinaan olahraga kita. Keterbukaan ini sangat penting untuk meminimalisasi conflict of interest sesama pengurus," ujar Wakil Bendahara Didi Oerif Affandi, Rabu (25/9). Ketua Metropolitan Cabin for Wacth and Empoworment Amir Hamzah MMK meminta agar anggaran lebih kurang Rp 13 miliar yang rencananya diambil dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta untuk Persitara Jakarta Utara dibatalkan saja, kerena penganggaran itu melanggar aturan. "Alokasi anggaran untuk Persitara Jakarta Utara itu melanggar aturan, karena dana tersebut diambil dari anggaran upah pungut petugas pajak se-DKI," ujar Amir Hamzah. Terkait desakan transparansi penyaluran anggaran, saat ini situasi panas tengah menyelimuti kepengurusan KONI DKI. Di samping soal dana hibah untuk peningkatan prestasi olahraga yang bersumber dari APBD DKI tahun 2013 yang belum jelas jumlahnya (ada yang menyebut Rp107 miliar dan ada yang menyebut Rp120 miliar-Red), juga soal kepengurusan KONI DKI yang dijabat rangkap oleh para pengurus cabang olahraga. Adapun pengurus yang rangkap jabatan di KONI DKI Jakarta, antara lain, Wakil Ketua Umum II Icuk Sugiarto merangkap Ketua Pengprov PBSI (bulutangkis), Wakil Ketua Umum III Gede Sujana merangkap Ketua Pengprov PBWSI (wushu), Wakil Ketua Umum IV Audi Tambunan merangkap Ketua Pengprov Percasi (catur), Sekum Alex Atmasubrata merangkap Ketua Pengprov Pordasi (Berkuda), dan Bendahara Umum Doddy Amar merangkap Wakil Ketua Pengprov FORKI (Karate). "Rangkap jabatan di KONI DKI dan cabang olahraga ini diduga akan membuat konflik kepentingan yang tidak sehat. Indikasi akan adanya praktik korupsi dan kolusi sangat kental. Oleh sebab itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) harus secepatnya melakukan pembenahan," ujar Direktur Eksekutif Jakarta Publik Service (JPS) Syaiful Jihad, kemarin. (Yon P)
Posted on: Wed, 25 Sep 2013 23:17:03 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015