Nasip IUPHKm Kabupaten Bima di Ujung Tanduk ............. Setelah proses fasilitasi penyiapan secara santun ditingkat kelompok masyarakat yang telah dilakukan bertahun-tahun saat ini benar-benar diujung tanduk karena ijin tersebut belum ditanda tangani Bupati., Upaya kelompok masyarakat yang telah menanam tanaman kehutanan seperti kemiri, selingan duren, coklat, vanili, dsb menjaga dan memelihara dari gangguan di lokasi eks HTI telah diberikan apresiasi oleh kementrian kehutaanan RI dengan terbitnya pencadangan areal Hutan kemasyakatan (HKm) tanggal 6 juni 2011 dengan sk nomor 537/20011 dengan masa tenggang waktu sampai tanggal 7 juli 2013. Namun untuk meneruskan upaya tersebut harus mendapatkan ijin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati, sementara masa kadaluarsa kepengurusannya tinggal hitung hari, apabila tidak diterbitkannya ijin IUPHKm oleh Bupati, SK pencadangan tersebut dinyatakan batal dengan sendirinya. Kami butuh dukungan semua elemen untuk meyakinkan pengambil kebijakan didaerah ini ........... HKm bukanlah momok yang menakutkan ....seperti upaya klpk masyarakat tersebut untuk mengembalikan fungsi hutan namun masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya, langkah ini diharapkan akan menjadi contoh upaya menarik elemenmasyarakat mengembalikan fungsi lingkungan selaligus mendapatkan manfaat untuk kemakmuran rakyat. Ternyata perubahan paradigma perubahan yang telah diendus dinegeri ini belum sampai pada lubuk hati elemen Bumu maja labo dahu (Bima) ..... semangat pasal 33 UUD 1945 telah mengembalikan dan merubah paradigma keberpihakan kepada publik, untuk memakmurkan rakyat bahwa pengelolaan Sumber daya alam (SDA) mulai bisa oleh kelompok masyarakat setelah selama ini keberpihakan hanya pada HPH, investor dan pengusaha, .... jadi siapapun jangan lagi menjadi penghalang untuk kemakmuran RAKYAT di negeri ini ............... kami menunggu .......................dukungan semua pihak.
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 23:42:23 +0000