PKS Didepak dari Koalisi FAJARSUMATERA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belakangan mulai gencar menolak rencana Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), berpengaruh terhadap keberadaan kader PKS yang ada dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.PKS Dikabarkan, Presiden SBY telah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan PKS dari koalisi pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgap). “Istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi, istilahnya Setgab,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (12/6). Fahri mengemukakan PKS sedang menunggu kelanjutan dari pemberitahuan secara lisan oleh pihak istana. “Tentu ini info valid dan serius. Karena itu kita menunggu. PKS akan segera merespon dan memutuskan dengan surat dan ada pertanggungjawaban secara hitam di atas putih supaya tidak hanya obrolan informal di ruang publik,” kata Fahri. Di samping itu, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS akan bertemu dengan Majelis Syuro yang harusnya dilaksanakan hari ini guna melaporkan informasi tersebut. “Karena diberitahukan bahwa Presiden SBY akan mengeluarkan surat resmi kepada PKS. Mereka janjinya kasih surat pengeluaran itu pada Sabtu (8/6) tapi sampai Senin malam (10/6) surat itu tidak kami terima dari yang bersangkutan,” kata anggota Komisi III DPR RI itu. “Barusan saya bicara dengan Presiden PKS, belum ada pemberitahuan,” tambahnya. Biarkan PKS Keluar Sendiri Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan, Partai Demokrat sebaiknya tidak berinisiatif mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi, sebaliknya menyerahkannya kepada PKS sendiri. “Soal mundur atau tidaknya PKS dari koalisi jangan diserahkan pada Partai Demokrat, serahkan pada PKS sendiri,” kata Achsanul di Jakarta, Rabu. Ia beralasan, bila Demokrat berinisiatif mendepak PKS, maka akan timbul kesan partainya menzalimi PKS. “Silakan PKS yang menjawab. Keluar dari koalisi sama derajatnya dengan menolak kenaikan BBM. Kita tidak mungkin mengeluarkan PKS. PKS itu datang bertamu, tidak mungkin kita usir,” kata Achsanul. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengaku masih menunggu surat resmi dari Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Sekretariat Gabungan atau koalisi. “Lagi nunggu surat pengeluaran, kita nothing to lose. Infonya dari Jumat mau dikirim, tapi sampai sekarang belum menerima surat resminya,” kata Mahfudz. PKS menganggap tidak tepat menaikan BBM yang disertai dengan pemberian BLSM. “Buat PKS di DPR RI berupaya menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi ada kajian objektif dari Bank Indonesia bahwa bila BBM dinaikkan, maka terjadi inflasi besar-besaran. Buat apa PKS mengiyakan kenaikan BBM karena harus mengikuti koalisi. Seharusnya koalisi mengikuti dan tunduk pada objektivitas,” pungkas Mahfudz.FS-jamhari/nt
Posted on: Thu, 13 Jun 2013 11:23:12 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015