Polemik Mesir sebagai Pembelajaran Bagi Masyarakat dan Pemerintah Indonesia. Polemik yang terjadi di Mesir dan telah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh oknum militer dan pemerintah dapat menjadi sebuah media pembelajaran bagi Indonesia. Polemik ini dapat dilihat dari berbagai sudut, politik kekuasaan-proses kudeta bahkan yang saya soroti saat ini adalah oknum "community culture" yang terbentuk sejak dahulu disekitar kita. Ada beberapa pemicu terjadinya polemik hingga kini semakin besar di Mesir, antara lain keputusan Presiden Mursi untuk melakukan kebijakan: - Menugaskan Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk tim khusus guna menangani para preman. - Membentuk komite independen yang terdiri dari unsur parpol dan kekuatan politik guna membahas amandemen undang-undang. - Membentuk komite tinggi untuk rekonsiliasi nasional yang terdiri dari unsur-unsur ormas. - Mandat langsung dari presiden kepada para menteri kabinet dan gubernur untuk memecat oknum-oknum yang menjadi penyebab krisis. - Mencabut izin seluruh pom bensin yang melakukan penimbunan bensin. - Mandat kepada kementerian Sumber Daya & Energi untuk mengambil Allah stasiun bahan bakar yang telah dibekukan dan mengalihkan manajemennya kepada pihak berwenang demi kepentingan rakyat. - Mengharuskan para gubernur dan menteri untuk menunjuk asisten dari kalangan pemuda di bawah 40 tahun dalam tempo 4 minggu dari sekarang. Terlepas dari Mesir, awal tahun 2013 media Indonesia menyoroti berbagai kasus yang berawal dari "premanisme" yang bermain dibalik politik dan kekuasaan pemerintah, tidak berbeda sebenarnya dari salah satu pemicu polemik yang terjadi di Mesir. "Salah satu anggota DPRD IBC Kota yang dianggap oleh Wagub DKI bermain dibalik jalannya proses premanisme dikawasan Jakarta, kelompok Premanisme yang membacking salah satu tim sukses pencalonan Gub-Wagub hingga Premanisme yang bermain dibalik salah satu partai Nasional" menjadi sorotan media. Pemerintah Indonesia bisa saja melakukan keputusan setegas yang dilakukan oleh Presiden Mursi yang dengan gagah berani mengambil keputusan untuk menghilangkan diskriminasi dan meng-iyakan "premanisme". Namun, ada beberapa kemungkinan, Pemerintah Indonesia mungkin saja dapat melihat yang akan terjadi kedepan sehingga tidak setegas Pemerintah yang menjabat saat ini di Mesir atau sebenarnya masuk dalam bagian keputusan-keputusan presiden mursi untuk dibrantas. Polemik yang terjadi di Mesir saat ini bisa menjadi refleksi keputusan dan kebijakan pemerintah dan geraka-gerak yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia.
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 23:41:22 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015