Sejak era state-led development tersebut, negara menjadi aktor utama dan diberi wewenang sebagai pengendali ekonomi dan politik. Negaralah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan juga dianggap bertanggung jawab dalam melindungi dan mencegah setiap bentuk pelanggaran HAM. Gerakan sosial yang pada saat itu lahir dalam rangka merespon model kapitalisme negara atau state-led development. Sehingga banyak omop pada saat itu menggunakan hak asasi manusia sebagai perisai untuk menuntut peran negara yang sesungguhnya sesuai dengan konvensi yang mereka tanda tangani. Akan tetapi, pada saat itu yaitu sejak menguatnya "kapitalisme negara" golongan kapitalisme liberal sangat menderita. Karena akumulasi dan investasi mereka menjadi lamban yang di sebabkan oleh banyaknya negara melakukan kebijakan proteksionis demi melindungi golongan kapitalisme "pribumi" dan GNP negara, sehingga hal ini menjadi penghalang utama yang membatasi gerakan dan ekspansi dari golongan kapitalisme transnasional. Maka sejak terjadinya krisis dalam tubuh kapitalisme liberal, muncul suatu strategi untuk merebut kembali global governance dalam bidang ekonomi dan politik dari model kapitalisme negara atau state-led development kepada model kapitalisme persaingan bebas atau liberal melalui perjanjian GATT yang juga turut melahirkan badan baru yang dikenal dengan WTO (World Trade Organization). Dengan banyaknya negara-negara yang menjadi anggota WTO merupakan awal dari kemenangan dan bangkitnya kembali kekuatan kapitalis liberal.
Posted on: Sat, 28 Sep 2013 05:35:21 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015