2. BAGIMANA AGEN ASING BEROPERASI DALAM PROYEK PEMILU/PILKADA ? Isu aktual saat ini adalah aksi spionase berupa penyadapan terhadap jaringan komunikasi elektronik Indonesia oleh pihak asing. Sejatinya, isu tersebut bukan hal baru. Bahkan agen-agen asing itu bebas berkeliaran hinga pada pusat-pusat kekuasaan politik di negeri ini. Ada yang datang tersamar, namun banyak pula yang hadir karena diundang. Tentu, para mata-mata itu tidak berjaket CIA, atau berkaos KGB seperti banyak dijual di pasar loak. Melainkan bisa hadir sebagai diplomat, turis, pebisnis, konsultan, pengamat dan bahkan donatur LSM. Yang jelas, kedatangan mereka ke Indonesia membawa misi mengais sebanyak mungkin informasi untuk kepentingan negaranya. Tanpa disadari pula, tidak sedikit politisi Indonesia, baik disengaja maupun tidak disengaja, masuk perangkap sebagai orang binaannya. Bermula dari hubungan personal, dan politisi kita biasanya bangga punya teman bule, hubungan itu berlanjut ke hal-hal yang lebih serius. Misal mengorek info-info yang tidak beredar di media sehingga mata-mata asing itu dapat info gratisan. Sebut saja lembaga asing yang bernama The National Democratic Institute for International Affairs (NDI). Ia sudah ada di Indonesia sejak 1998 dan hingga sekarang, rajin memberikan paket-paket pelatihan ke sejumlah partai politik. Biasanya pengurus partai di tingkat kabupaten ke bawah. Para pengurus yang bingung mau membuat kegiatan apa di partainya, biasanya pula dengan mudah menerima itu. Dari sanalah pembinaan dan pengorekan informasi dimulai. Jadi tidak terlalu mengherankan, bila mata-mata asing itu dengan mudah menyusupkan agendanya ke produk-produk legislasi kita, karena memang sudah punya contact person di tubuh partai politik yang sudah relatif lama digarap. Dari sana pula ruh neo-liberalisme masuk ke produk-produk perundangan, sehingga tidak sejiwa lagi dengan UUD 1945. Ada kalanya pula, lewat contact person yang sudah digarap, mata-mata asing itu menyiapkan dana cukup besar untuk meng-entertaint dan mengamplopi anggota dewan lainnya. Para intelijen ini sangat tahu, pada umumnya para politisi ini membutuhkan banyak uang sebagai sarana mereka untuk menyuap mendapatkan kedudukan, atau kepentingan pribadi ataupun kepentingan partainya. Untuk mencegah kebobolan lebih jauh dari penyusupan para intelijen asing ini yang beroperasi seperti tak ada yang mengawasi. Karena itu ada baiknya sebaiknya para politisi itu mengerti ilmu tentang intelijen. Namun jadi masalah, jika sang politisi itu sendiri secara sadar telah menjadi bagian dari jaringan intelijen asing. Bahkan ia bisa mengorbit dalam dunia politik karena didukung dengan biaya besar dari pihak asing. Patut dipahami, bahwa para agen itu dalam menjalankan tugas keintelijenan, memiliki dana tergolong cukup besar sehingga para intelijen asing ini bisa secara leluasa menyuap, menyamar, berpindah-pindah tempat dari satu hotel ke hotel yang lain, bahkan mampu mendanai anak bangsa yang bersedia menjadi ‘sepatu bot’ (informan) dengan sejumlah imbalan yang menggiurkan. Tanpa diketahui siapa mereka sebenarnya, bahkan mengatasnamakan demi berkembangnya demokrasi di tanah air, banyak pemuda yang bersedia menjadi pengikutnya dengan mendirikan LSM yang sebenarnya, hakikatnya telah menjadi ‘boneka’ bagi kepentingan asing. Salah satu LSM asing yang menjadi sorotan dan kegelisahan dari para elite politik kita adalah tentang eksistensi dan kiprah berbagai lembaga asing yang bergerak di bidang demokrasi, antara lain NDI--yang aktif memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis atas beberapa badan yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Bahkan, disinyalir terjadinya amandemen UUD 1945 merupakan campur tangan pihak asing.
Posted on: Mon, 04 Nov 2013 07:06:34 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015