Ini Hasil Rekomendasi Komnas HAM terkait Konflik Sampang Satu - TopicsExpress



          

Ini Hasil Rekomendasi Komnas HAM terkait Konflik Sampang Satu tahun setelah pengungsian kaum Syiah di Sampang, Komnas HAM meluncurkan hasil temuan dan rekomendasi mereka. Konflik Sampang dipengaruhi dinamika politik. Tim Komnas HAM itu terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK yang telah menelusuri kasus sejak Agustus 2012. "Konflik Sampang dipengaruhi dinamika politik lokal, nasional, maupun internasional. Kaum Syiah mengalami pemiskinan sebelum akhirnya mengungsi seperti aset kebun dan sawah tidak bisa digarap. Tidak ada ganti rugi terhadap aset yang dirusak, serta tidak mendapat akses terhadap program pemberdayaan ekonomi," ujar anggota Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR), Andy Yentriyani saat pemaparan di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2013). Menurut Andy, pengungsi berjenis kelamin perempuan juga menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Mereka mencatat sedikitnya 4 orang perempuan melahirkan di lokasi pengungsian tanpa bantuan medis. "Anak-anak juga menjadi korban di mana kesehatan mereka tidak diperhatikan di lokasi pengungsian. Mereka tidak merasa aman, tidak mendapat layanan pendidikan, hingga kebutuhan hiburan mereka pun terabaikan," imbuhnya. Adapun rekomendasi dari TTR untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah: 1. Presiden selaku kepala negara mengambil alih penanganan konflik Sampang dan memerintahkan jajaranya di tingkat kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah cepat. 2. Kapolri memastikan jajaranya netral dalam kasus ini dan menjamin rasa aman masyarakat serta menegakkan hukum dengan tegas. 3. Pemerintah pusat dan daerah melakukan program perdamaian termasuk dengan pendekatan kultural untuk menciptakan rasa toleransi. 4. Mendorong DPR RI dan DPDRI untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja presiden dan jajarannya dalam menjalankan mandat konstitusi. Pemaparan ini dihadiri oleh perwakilan Pemprov Jatim, Polri, Kemendagri, Tim rekonsiliasi dari IAIN Surabaya, dan Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Tohari. Perwakilan Kementerian Agama tidak hadir.
Posted on: Mon, 02 Sep 2013 07:25:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015