Jejak Kasus- JAKARTA - Meski terkadang dipandang sebelah mata, para legislator perempuan yang kini duduk di kursi wakil rakyat terbukti lebih sedikit yang melakukan korupsi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anggota dewan dari kalangan perempuan jarang berniat melakukan korupsi. Ketua Bidang Pengembangan Perfilman Nasional DPP Partai Gerindra, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo menegaskan, kualitas perempuan legislator saat ini sudah cukup baik. Ini terbukti sedikit anggota dewan dari kalangan perempuan yang melakukan korupsi. "Perempuan memang terbukti lebih sedikit untuk masalah korupsi. Karena perempuan akan memikirkan internal keluarga, terutama anak dan masa depannya. Yang korupsi itu yang enggak mikirin tentang itu," beber Saras di sela-sela acara Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Peranan Perempuan di kantor Tunas Indonesia Raya (TIDAR) sayap Partai Gerindra, Sabtu (15/6/2013). Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Tengah IV itu mengatakan, dirinya sebenarnya pada awalnya tidak berniat maju menjadi caleg pada Pemilu 2014. Karena latar belakangnya selama ini yang sebagai aktivis, membuatnya alergi dengan politik. "Tetapi saat itu ada saran yang masuk kepada saya, kok tidak maju saja. Kakak saya bilang, tidak ada orang seperti kamu didalam sistem. Membawa perubahan itu harus dari sistem politiknya. Banyak orang melihat politik sebagai tujuan, bukan tool untuk alat perubahan," cetusnya. Saras menambahkan, Gerindra dalam mengusung calon perempuan, tak sekadar untuk memenuhi kuota. Ia menjamin tokoh-tokoh perempuan yang menjadi calon legislator merupakan sosok yang berkualitas dan memiliki kompetensi intelektual yang unggul. "Banyak sekali yang mau maju dari Gerindra, adalah tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa. Saya bangga dengan itu, karena caleg perempuan tak hanya untuk memenuhi kuota, saya jamin itu," tukasnya. Meski demikian, ia berharap perhatian legislator periode berikutnya terhadap kasus kasus perdagangan orang harus lebih ditingkatkan. "Mereka (DPR) masih minim perhatiaan terhadap kasus kasus perdagangan orang. Indonesia ini sudah dalam keadaan emergency untuk kasus kasus seperti itu," ujarnya. Keponakan Prabowo Subianto ini juga mengkritik pemerintah yang lebih memikirkan kuota TKI ketimbang mencari alternatif lain untuk menyediakan pekerjaan. Seharusnya kata dia, pemerintah mengubah cara pandang dalam menyejahterakan rakyatnya. Salah satu cara untuk menekan angka perdagangan orang dan pengiriman TKI yang menurutnya harus segera dilakukan adalah memberikan pendidikan berkualitas yang merata diseluruh Indonesia. "Banyak orang indonesia menyekolahkan anaknya di luar negeri, ternyata karena pendidikan di Indonesia rendah, ini harus diubah," ujarnya
Posted on: Sat, 15 Jun 2013 17:47:06 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015