Jelang pemilu, dana bansos berpotensi dikorupsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 dinilai berpotensi menimbulkan politisasi anggaran menjelang pemilihan umum (Pemilu). Pasalnya, dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga 2014, terdapat Rp 75 triliun anggaran bantuan sosial yang tersebar di 15 K/L berpotensi disalahgunakan. Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Maulana mengatakan, berkaca saat 2012, realisasi dana bansos banyak ditemukan penyelewengan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dana bansos untuk 2014 diyakini akan banyak digunakan untuk kampanye calon legislatif. Anggaran Rp 75 triliun tidak akan terserap semuanya untuk masyarakat. "Anggaran digunakan untuk instrumen pencitraan, memenangkan pemilu di tahun depan. Yang mau jadi caleg, acara ceremonial, biasanya di situ banyak penyelewengan," ujarnya saat konferensi pers "STOP Penyimpangan APBN" di Kantor FITRA, Jakarta, Minggu (15/9). Maulana menambahkan anggaran negara tahun depan akan lebih diarahkan untuk menarik simpati para pemilih. Selain itu, anggaran negara juga akan lebih melayani elit-elit partai politik tertentu, berakibat pada tidak efektifnya alokasi anggaran. "Ciri-ciri bansos pasti sudah kelihatan, krisis ekonomi tahun depan ada di dalam tubuh APBN," jelas dia. Agar lebih efektif dalam alokasi anggaran, FITRA meminta agar semua Kementerian dan Lembaga memangkas belanja pegawai. Salah satu cara dengan mengevaluasi dan menghentikan pembentukan Lembaga Non Struktural (LNS). "Perbaiki sistem jaminan hari tua PNS yang tidak membebani APBN, dan moratorium pemberian remunerasi," ungkapnya. Hal ini diperlukan untuk melihat efektivitas remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi dan merupakan bagian penyelamatan perekonomian negara. "Harus dipastikan APBN bukan dalam rangka menarik simpati pemilih, karena memang di mana momen tersebut semakin terbuka,"
Posted on: Sun, 15 Sep 2013 12:01:21 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015