Kaltim Tak Boleh Lepas Tangan TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib membantu Pemerintah Provinsi Kaltara. Karena setelah dimekarkan, secara otomatis kabupaten dan kota di Kaltara harus merasakan dampak menurunnya Dana Bagi Hasil secara dratis. Selama ini DBH di wilayah utara Kaltim ini sangat bergantung dengan kabupaten dan kota di wilayah selatan. Belum lagi saat ini Kaltara belum diperbolehkan memungut retribusi pajak. Pemprov Kaltara pun harus berjuang mendapatkan bantuan berupa dana hibah, bantuan program pembangunan melalui APBD Kaltim 2014 dan bantuan dari APBN. Ketua DPW Partai Amanat Nasional Kaltim, Darlis Pattalongi, menyadari berdirinya Kaltara akan berdampak kurangnya DBH. Tidak bisa dipungkiri, sumur-sumur minyak dan tambang kebanyakan berada di wilayah selatan Kaltim. Meski DBH turun, kata Darlis, pendapatan dsari sektor lain bisa bertambah. Misalnya, dana APBN pasti bertambah, karena program-program yang dibiayai APBN pasti bertambah secara siknifikan. “Tinggal Pemprov Kaltara melobi pusat, agar program di Kaltara bisa dibiayai APBN. Kalau itu berhasil, saya optimis justru akan lebih besar anggaran pembangunan di Kaltara dibandingkan ketika masih mengandalkan DBH,” katanya pada Koran Kaltara, Sabtu 28/9 malam. Darlis menambahkan, DBH formulasinya sudah baku. Sebelumnya DPRD Kaltim pernah mengajukan Yudisial Review, tapi ditolak Mahkamah Konstitusi. Namun tak berarti perjuangan tertutup. Jika ingin DBH lebih, mau tidak mau formulasinya harus diubah. Karena perjuangan pertama gagal, dicari cara lain. Misalnya, Kaltara harus mampu memanfaatkan peluang, dengan menjalin komunikasi yang baik dengan Kaltim. “Pemprov Kaltim wajib bertanggungawab atas percepatan pembangunan di Kaltara selama belum terbentuk pemerintahan definitif,” ujar pria yang juga anggota DPRD Kaltim ini. “Sudah menjadi konsekuensi, Kaltim wajib meningkatkan pembiayaannya untuk Kaltara. Baik melalui APBD provinsi maupun lobi-lobi ke pusat. Karena harus diakui yang paling efektif melakukan lobi ke pusat saat ini Kaltim,” tutur Darlis yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari dapil Kaltim-Kaltara. Pemprov Kaltim bisa meyakinkan pusat bahwa alasan memekarkan Kaltara adalah memacu pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan. Jika tidak ingin kawasan perbatasan menjadi daerah tertinggal, anggaran dari APBN harus lebih besar. Komitmen Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran ke Kaltara harus lebih besar dibanding tahun sebelumnya. “Pemprov Kaltim harus bertanggung jawab, tidak bisa melepaskan Kaltara begitu saja,” pungkasnya.
Posted on: Mon, 30 Sep 2013 15:42:26 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015