Kelompok lain telah muncul mengklaim sah mewakili rakyat Papua Barat sedang melobi untuk pengakuan di Melanesia Spearhead Group (MSG) Leaders Summit, saat ini sedang berlangsung di Noumea. Jacob Rumbiak, yang bertanggung jawab untuk urusan luar negeri untuk Republik Federal Papua Barat, mengatakan kelompoknya merupakan mayoritas di Papua Barat. "Kongres nasional kami dipilih oleh 2,5 juta orang, jadi kami memiliki hak yang sah untuk menyebut diri wakil rakyat Papua Barat "Kami memiliki mayoritas. Jika kita berbicara tentang kemerdekaan, maka kita harus bergantung pada suara mayoritas. Kelompok di Vanuatu tidak memiliki dukungan mayoritas di tanah di Papua Barat, Rumbiak mengatakan PACNEWS sini di Noumea. Rumbiak menyambut resolusi MSG Menteri Luar Negeri untuk mengirim delegasi menteri ke Jakarta dan Jayapura sebelum akhir tahun untuk menyelidiki tangan pertama pelanggaran HAM di provinsi tersebut. Kelompok ini juga akan mencoba dan menentukan siapa yang merupakan perwakilan yang sah bagi rakyat Papua Barat. Seorang penasehat senior urusan Papua kepada Pemerintah Indonesia, Duta Besar Michael Menufandu dikonfirmasi PACNEWS Pemerintah Pusat di Jakarta telah menyetujui MSG delegasi menteri yang diusulkan. Ia mengatakan Indonesia siap menerima kelompok MSG menteri, pada waktu yang nyaman untuk para pemimpin. "Mungkin pada awal Juli atau Agustus sekitar waktu kemerdekaan kita. Tanggal akan tergantung pada waktu yang ditunjukkan oleh Pemimpin MSG, kata Duta Besar Menufandu. Pemerintah Pusat, kata dia, akan memungkinkan kelompok MSG untuk bertemu dengan para pemimpin politik, sosial, budaya, pemerintah daerah termasuk korban yang disebut pelanggaran hak asasi manusia, kata Menufandu. Para pejabat senior Pemerintah Papua Barat mengatakan kelompok Port Vila berbasis pro-kemerdekaan Papua Barat tidak mewakili perjuangan orang-orang dalam provinsi Indonesia. "Kita harus hidup di Papua Barat dan melawan dari dalam. Pemerintah dan pemerintah provinsi terdiri dari penduduk asli Papua Barat yang mencoba untuk mengembangkan provinsi. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia bukan merupakan kejadian sehari-hari, kata Menufandu. Dia mengatakan ada keliru dari situasi sebenarnya di lapangan oleh media sosial. "Para wakil di Vanuatu berada di pengasingan dan tidak akrab dengan situasi yang sebenarnya di Papua Barat saat ini, kata pejabat senior Papua Barat. Permohonan keanggotaan dari Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan kemungkinan akan dibawa oleh Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas di Leaders Retreat hari ini.
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 12:51:40 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015