MPKAS Dorong Railbus ke BIM Dipercepat, Pemda Harus Total Urus Pariwisata | @nofrins @andirasad | Aktivis pariwisata Sumbar Yulnofrin Napilus menilai belum berkembangnya pariwisata di Sumbar disebabkan isu pariwisata belum menjadi program besar pemerintah daerah. Dia melihat, pariwisata hanya dijadikan program kecil dan tidak pula dijalankan secara totalitas oleh daerah. Pria yang aktif mempromosikan pariwisata Sumbar ini, mendorong pemda fokus dalam mengurus pariwisata. Dengan begitu, maka pemerintah provinsi, kabupaten dan kota memiliki orientasi yang jelas. “Harus ada pencanangan menyeluruh, lima tahun ke depan misalnya harus berorientasi dan fokus pada pengembangan industri pariwisata,” tegas putra Solok Selatan itu. Pendiri Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Sumbar (Mappas) itu mencontohkan iven balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) yang telah menjadi promosi raksasa pariwisata Sumbar ke dunia internasional. Bahkan, saat Tour de France (TdF) di Perancis yang disaksikan jutaan warga dunia, TdS pun dipromosikan lewat televisi internasional Eurosport. Namun, dia menyayangkan TdS tidak digarap maksimal di daerah sehingga perkembangannya lamban. Padahal di balik iven TdS ini banyak sekali dampak ekonominya apabila digarap serius, melibatkan instansi terkait di kabupaten dan kota, serta dunia usaha seperti travel agent untuk membuat paket wisatanya, usaha rental sepeda lengkap dengan jersey, usaha souvenir, dan banyak lagi. “Jadi, iven TdS ini bukan sekadar mengajak orang datang ke Sumbar untuk nonton balap sepeda, lalu mereka pulang. Harus dibuatkan paket wisatanya sehingga mereka bisa menikmati berbagai objek wisata dan berbelanja. Paket itu harus jelas jadwalnya dan dipasarkan jauh-jauh hari sebelumnya,” ingatnya. Yulnofrin melihat, sejauh ini pembangunan pariwisata Sumbar baru bersifat sektoral dan banyak kegiatan seremonial. Untuk itu, harus ada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). “Saat ini komitmen pemerintah daerah masih setengah-setengah. Kalau memang kita serius dan melihat pariwisata ini dapat mendatangkan keuntungan ekonomi, kita harus total. Kalau tidak, lama majunya,” paparnya. Dia setuju, perlu dilakukan revolusi dalam memajukan wisata Sumbar. Agar ada agenda yang jelas, harus dibuatkan kalender wisata. “Dengan adanya kalender wisata itu, perencanaan iven pariwisata tidak dikerjakan terburu-buru dan promosi bisa dilakukan berbulan-bulan sebelumnya,” imbuhnya. Agar itu berjalan efektif, maka kepala dinas pariwisata di provinsi dan kabupaten/kota harus orang yang punya hubungan baik dengan stakeholders dan memiliki nafsu memajukan pariwisata di daerahnya. Anggaran, menurutnya bukan hambatan untuk memajukan pariwisata. Dia mencontohkan festival silat internasional beberapa bulan lalu di Solok yang minim bantuan pemda, tapi tetap sukses dan berhasil menjadi daya tarik para pesilat nasional dan mancanegara. Begitu pula Tour de France di Perancis, juga tanpa adanya bantuan anggaran pemerintah tapi sukses menyedot perhatian jutaan warga dunia. “Artinya, pariwisata ini bukan hanya kerjaan pemerintah semata. Semua pihak harus dilibatkan, terutama swasta,” ujarnya. Dorong Operasional Railbus Di sisi lain, Sekjen Masyarakat Peduli Kereta Api Sumbar (MPKAS) ini berharap pemprov Sumbar intens melobi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sehingga railbus atau kereta api cepat dari Simpang Haru ke Duku dan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dapat secepatnya dioperasikan. Seharusnya railbus di Sumbar ini lebih dulu beroperasi daripada yang di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Tapi kenyataannya, justru di bandara yang baru diresmikan di Medan itu yang lebih dulu. Pihaknya di MPKAS juga turut mendorong agar railbus itu beroperasi, karena Wakil Menteri Perhubungan berencana ke Sumbar. “Kedatangan Wamenhub itu akan dimanfaatkan mendorong segera beroperasinya railbus. Awalnya direncanakan ke Sumbar 26 September lalu, tapi tida jadi karena ada urusan lain,” ulasnya. Wamenhub ke Sumbar untuk menindaklanjuti rencana Kemenhub mengaktifkan jalur kereta api Padangpanjang-Payakumbuh. “Wamenhub sangat mendukung itu. Nanti pas Wamenhub datang, kita bisa dorong juga soal operasional railbus,” imbuhnya. Seperti diketahui, jelas Nofrins, Wamenhub telah menyampaikan kepada MPKAS tentang rencana pengaktifan kembali jalur kereta api Padangpanjang-Payakumbuh. Untuk mengaktifkannya, Kemenhub telah menganggarkan dana Rp300-Rp400 miliar untuk jalur sepanjang sekitar 50 kilometer tersebut. Dana ini untuk teknis, termasuk pembangunan kembali jalur rel yang telah rusak, penambahan gerbong kereta api dan lainnya. Sebelum dana itu dikucurkan, Wamenhub ingin mengunjungi langsung Sumbar dan melihat dari dekat kondisi jalur kereta api di Sumbar yang kini banyak ditempati bangunan penduduk. “Untuk pembebasan lahannya diserahkan pada pemda,” paparnya. Diberitakan sebelumnya, PT KAI Divre II Sumbar dan Dinas Perhubungan Sumbar menyebutkan, belum dioperasikannya railbus karena belum ada serah terima dari Kemenhub kepada PT KAI Divre II Sumbar. Akibatnya, railbus buatan PT Industri Kereta Api (INKA) Madiun, Jawa Timur berkapasitas 150 penumpang yang sedianya dapat digunakan sejak April lalu untuk mengantisipasi kemacetan di jalan kota Padang belum juga dimanfaatkan. Railbus itu kini masih parkir di Bengkel PT KAI Divre II Sumbar, Simpangharu Padang. (bis) Padang Ekspres • Rabu, 23/10/2013 12:02 WIB • Redaksi
Posted on: Wed, 23 Oct 2013 07:42:43 +0000
Recently Viewed Topics
© 2015