Negara Miskin karena Perilaku Koruptif - KOMPAS BOGOR, KOMPAS - Yang membuat suatu negaramenjadi miskin, bukan karena luas negara itu kecil atau tidak memiliki sumber daya alam. Melainkan, karena korupsi yang merajalela. Salah satu hal pokok yang memberi kontibusi pada predikat negara korup adalah pada pelayanan publik. Bukan soalsedikit atau banyak koruptor ditangkap atau uang yang dikorupsi dikembalikan ke negara. -- Guntur Kusmeiyano Indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini ada di 2,8pada skala 0 (paling korupsi)sampai 10 (tanpa korupsi), atau diranking 110 dari 180 negara. Untuk di tingkat AsiaPasifik, Indonesia mendapatpredikat negara terkorup se-Asia Pasifik. Hal ini diungkap Guntur Kusmeiyano, Deputi Fungsional Pencegahan dari KPK Pusat, dalam acara dalam acara Fasilitasi dan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi di Balai Kota Bogor, Jumat (17/12/2010). Ia mengingatkan, salah satuhal pokok yang memberi kontibusi pada predikat negara korup adalah pada pelayanan publik. Bukan soalsedikit atau banyak koruptorditangkap atau uang yang dikorupsi dikembalikan ke negara. "Jadi, yang tidak boleh korupsi itu bukan hanya pimpinan, tetapi juga semuaorang yang berada di lini pelayanan masyarakat. Seberapa mudah mengaksespelayanan publik, itu sangat menentukan indeks persepsikorupsi suatu negara," tegasnya. Lebih lanjut ia mengatakan, ada tiga pilar dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni pencegahan, penindakan, dan peran masyarakat.Masyarakat harus berani memberi informasi adanya dugaan korupsi. "Peran masyarakat memberikan informasi kepada KPK sangat membantu KPK dalam pemberantasan korupsi," tandasnya. Ia mengingatkan korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena merugikan banyak orang dan berdampak pada pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat. "Perlukomitmen semua pihak untuk memberantas korupsi," katanya. Acara sosialisasi pencegahan korupsi ini diselengarakan Forum Pakta Integritas Jawa Barat, yang saat ini diketuai oleh Dada Rosada, Wali Kota Bandung. Acara tersebut merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Pakta Integritas di kabupaten/kotase-Jabar. Ini adalah tindak lanjut penandatanganan Pakta Integritas Gubernur Jabar dan para bupati/wali kota se-Jabar pada acara pencanangan penerapan tata pemerintah yang baik melalui program Island of Integrity pada 23 Desember 2008 lalu. Editor : R Adhi KSP
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 12:24:59 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015