Respons Perlambatan Ekonomi Global, Pemerintah Keluarkan Lima Regulasi Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berusaha melakukan respons yang baik dan cepat terhadap pelemahan pertumbuhan ekonomi global saat ini dengan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang tertuang dalam lima Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar dalam acara Diskusi Law and Business Forum 2013 di Jakarta pada Selasa (27/08). Dari lima peraturan tersebut, tiga PMK yang sudah diterbitkan yang pertama adalah PMK yang berkaitan dengan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) untuk produk-produk yang sudah tidak dianggap mewah lagi, misalnya Air Conditioner (AC) dengan PK rendah, barang-barang sanitary serta beberapa produk elektronik lainnya. Kedua, PMK yang terkait dengan fleksibilitas perusahaan yang berada di kawasan berikat, dimana sebelumnya hanya boleh menjual produknya sebesar maksimum 25 persen, kini pemerintah memberikan keleluasaan untuk dapat mencapai 50 persen. Ketiga, PMK tentang pembebasan pajak buku jenis nonfiksi dengan harapan agar buku-buku yang memberikan dampak positif dapat lebih terjangkau dan mendorong daya beli masyarakat. Sementara itu, dua peraturan lainnya saat ini masih dalam tahap konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Yang pertama terkait insentif pajak bagi perusahaan padat karya seperti industri tekstil, garmen, alas kaki mainan, dan furnitur. Kami akan mengeluarkan aturan pajak untuk memberikan keringanan dalam cicilan pajak bulanan mereka. Untuk yang padat karya itu dikurangi 25 persen dari cicilan PPh (pasal) 25 setiap bulannya. Tapi untuk yang padat karya dan orientasi ekspor akan diberikan 50 persen. Dan kemudian pelunasannya pun akan diberikan kelonggaran lebih dari bulan April 2014,” jelas Mahendra. Yang terakhir adalah peraturan pemerintah (PP) mengenai pengenaan PPnBM barang mewah, termasuk mobil-mobil mewah. “Jadi kami harapkan empat PMK tadi dan satu PP yang sudah dikonsultasikan dengan DPR siap untuk diimplementasikan segera. Kami juga aktif mendorong penggunaan biodisel untuk kendaraan dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) menggantikan solar, ini akan mengurangi impor solar dan ketergantungan terhadap BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi. Terakhir, kami mendukung langkah-langkah Kementerian Perindustrian untuk menerbitkan pedoman dalam rangka kebijakan penetapan upah minimum,” tutup Wamenkeu II.
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 07:12:13 +0000