Rusuh Lapas Marak TNI Siap Turun Tangan Fenomena kerusuhan yang berujung kaburnya para tahanan dan narapidana (napi) di Batam dan Medan mengundang keprihatinan sejumlah kalangan, termasuk TNI. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku siap membantu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjaga lapas pascakerusuhan dan kaburnya ratusan napi di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara dan kaburnya 12 tahanan di Rutan Baloi Kelas IIA Batam. ”Tentu kita akan bicarakan dengan Kemenkumham. Saya kira model penjagaan itu ada bermacam-macam, tidak mesti dari tenaga manusia, tapi dengan peralatan, CCTV, dan sebagainya, itu bisa membantu penjagaan,” kata Agus di Jakarta kemarin. Dia menambahkan, kalau memang Kemenkumham membutuhkan kehadiran personel lebih, TNI siap membantu. ”Jadi, pada prinsipnya ada pada Kemenkumham,” ujarnya. Agus menjelaskan, sebenarnya TNI sudah membantu pihak kepolisian untuk mengawasi lingkungan di sekitar lapas dengan mengerahkan aparat kodim dan babinsa. Saat ini, Agus telah memerintahkan kepada anggota TNI untuk melapor ke kepolisian jika menemukan orang-orang yang mencurigakan. ”Manakala ditemukan orang asing, dalam arti orang yang tidak biasa di daerah itu, segera dikoordinasikan kepada aparat kepolisian. Dicek, apakah mereka bagian dari anggota yang lari dari lapas itu atau bukan,” tegasnya. Menkopolhukam Djoko Suyanto mengaku sangat prihatin dengan kaburnya tahanan dari Rutan Batam. Kepada Menkumham Amir Syamsuddin, Djoko telah menginstruksikan agar kewaspadaan terus ditingkatkan dalam berbagai hal. ”Kemudian bagaimana pengelolaan di dalam lapas, misalnya saja jam-jam ganti, jam-jam istirahat petugas, istirahat narapidana. Kalau memungkinkan petugasnya harus ditambah, itu (sedang) dievaluasi,” tandasnya. Penambahan jumlah sipir bisa dilakukan, termasuk evaluasi dari Kemenkumham dengan menambah bantuan tenaga sipir dari tempat lain. Mantan Panglima TNI itu mengakui bahwa mayoritas lapas penghuninya melebihi kapasitas. Meski demikian, pemerintah saat ini terus mengupayakan untuk membangun lapas baru. ”Jadi perluasan (lapas) menjadi prioritas pemerintah,” tambahnya. Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Wibowo Joko Harjono mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan 40 lapas baru untuk menampung napi. ”Tahun ini sebanyak 19 lapas sudah beroperasi, sisanya mudahmudahan bisa beroperasi tahun depan,” katanya di Batam kemarin. Menurutnya, saat ini kapasitas lapas di Indonesia hanya 91.000 tahanan, sementara jumlah narapidana mencapai sekitar 126.000 orang. ”Hampir seluruh lapas, terutama di kotakota besar, (penghuninya) sudah melebihi kapasitas. Jadi perlu lapas baru agar sesuai dengan jumlah tahanan,” katanya.
Posted on: Fri, 19 Jul 2013 02:10:11 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015