Solusi Mengatasi Kelangkaan BBM di Indonesia Upaya masyarakat dalam mengatasi masalah BBM memang tidak bisa dipungkiri. Setiap masalah dapat diatasi dengan baik, misalnya ketika minyak tanah dibuat langka mereka menerima begitu saja program konversi ke gas elpiji, walaupun ada ketakutan tentang kemungkinan meledak. Ironisnya gas elpiji yang mereka dapatkan dengan gratis kemudian dijual untuk ditukar dengan minyak tanah (yang terpaksa) dibeli dengan harga tinggi. Kemudian, langkanya solar untuk mengeringkan (oven) tembakau dan horor mengenai gas elpiji yang mudah meledak, mereka tetap punya solusi dengan menggunakan kayu bakar sebagai alternatif walaupun dengan resiko merusak hutan. Namun solusi ini tetap menjadi sesuatu yang tambal sulam, seperti halnya cara masyarakat menyingkapi kehidupan sehari-harinya. Bagi masyarakat tidak ada masalah tanpa penyelesaian; mereka tetap berusaha mengatasinya. Mari kita meneropong dari cara pandang teknis instrumental bahwa BBM yang langka, terjadinya banyak disebabkan oleh persediaan BBM bersubsidi berkurang dan akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan daerah maupun nasional - namun untuk kepentingan stabilitas ibukota Jakarta telah dijadikan prioritas lebih dahulu. Berkurangnya persediaam BBM secara jelas disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam menjalankan konversi minyak tanah ke gas LPG, akibat terjadinya goncangan harga minyak dunia sebelumnya. Harga minyak dunia yang meningkat itu menyebabkan kemampuan negara dalam pembiayaan Pertamina untuk melakukan kegiatan impor BBM menjadi sangat terbatas dan terkunci oleh kemampuan fiskal. Akibat yang terjadi antara lain; Pertamina tidak dapat memenuhi kebutuhan kilang minyak, selanjutnya memberikan efek berkurangnya pasokan BBM. Lalu bagaimana dengan cara melihat dari faktor kegiatan ekonomi spekulatif yang berasal dari masalah tata niaga dalam negeri dan luar negeri? Pada masalah tata niaga dalam negeri adanya BBM bersubsidi dan BBM tidak bersubsidi untuk industri menyebabkan disparitas harga yang mau tidak mau akan meningkatkan spekulasi bagi para pedagang untuk mengambil situasi ini sebagai keuntungan. Disparitas harga ini telah menyebabkan terjadinya pasar gelap karena asimetrisnya informasi ketersediaan BBM. Ini dapat dianalisis sebagai kecenderungan sebagian pasokan BBM untuk masyarakat pada tahap distribusi diselewengkan ke industri, ditimbun dengan melihat perbandingan tingkat kenaikan harga BBM non subsidi yang begitu tinggi. Jadi kebijakan pemerintah menghapuskan sebagian subsidi memiliki dampak buruk yakni ekonomi gelap yang terus terjadi tidak hanya di tingkat nasional, juga telah terjadi di daerah. Sedangkan pemerintah tidak punya sebuah sistem yang kuat untuk mencegah terjadinya moral hazard ekonomi semacam ini. Terakhir kita dapat mengamati fenomena ini sebagai faktor politik ekonomi tentang penguasaan dan harga minyak dunia. Cara pandang dunia dalam melihat barang ekonomi pulalah yang menyebabkan terjadinya spekulasi secara lokal dan internasional. Dan persediaan yang ada (reserved) tidak berimbang di tingkat daerah maupun nasional. Kita bisa melihat di Indonesia sejak pemerintah Soeharto telah melakukan liberalisasi sektor hulu migas sehingga nyaris 100% produksi minyak Indonesia dikuasai asing. Kita dapat kembali mengingat undang-undang Penanaman Modal 2007 yang disahkan DPR untuk kegiatan liberalisasi di Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal berhasil dengan baik dengan tidak membedakan lagi kedudukan investor dalam negeri dengan investor asing dan nyaris pada semua sektor perekonomian dapat diakses oleh investor asing. Dengan melakukan realisasi Undang-Undang Penanaman Modal telah memberikan saluran untuk liberalisasi semakin hebat. Sehingga liberalisasi (khususnya) terjadi pada sektor-sektor strategis dan memberikan keuntungan besar seperti pada sektor hilir migas ini.
Posted on: Thu, 29 Aug 2013 09:31:03 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015