cerita dibalik krisis ekonomi indonesia Tiga hari sebelum Republik Indonesia berusia 52 tahun, rupiah dimerdekakan. Gempuran hebat para spekulan menjebol pertahanan Bank Indonesia. Kebijakan pita intervensi kurs, yang digelar sejak 1986, dibubarkan. Rupiah dibiarkan bertempur sendiri melawan aksi spekulan. Sejak saat itu, nilai rupiah bagai bandul yoyo yang kehilangan kendali. Keliaran rupiah inilah yang memorak-porandakan bangunan perekonomian nasional. Tak urung, merdekanya rupiah adalah titik bersejarah, awal badai krisis ekonomi, yang kian kencang di sepanjang tahun 1998. Bagi Soeharto, badai yang melanda tak sekadar soal ekonomi. Kursi kukuh yang dia duduki selama 32 tahun juga mulai bergoyang hebat. Semua orang menuding Soeharto sebagai biang kejatuhan ekonomi. Akhir 1997, rupiah turun menjadi Rp 5.500 per dolar AS atau anjlok 133 persen dibandingkan dengan awal 1997. Harga melonjak gila-gilaan dan inflasi melesat sampai 12,6 persen di bulan Februari 1998. Akibatnya, jumlah penduduk miskin, yang sebelum krisis ada 20 juta, membengkak menjadi 60 juta. “And everybody blamed Soeharto,” begitu judul cover Newsweek edisi awal 1998. Tapi Soeharto memang tokoh yang “kuat”. Dengan penuh percaya diri, dia berjanji, “Badai pasti berlalu.” Namun, ternyata pidato pengantar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), 6 Januari 1998, masih kental berciri nonreformis. Target penerimaan terlalu ambisius. Pinjaman luar negeri, misalnya, ditargetkan Rp 25 triliun atau naik 25 persen ketimbang yang diterima Indonesia dari negara donor Consultative Group for Indonesia (CGI). Tentu saja target ini sangat meragukan, mengingat Jepang–donatur terbesar–juga sedang terseret krisis. Soal kurs juga menjadi persoalan. RAPBN mematok kurs resmi Rp 4.000 per dolar AS. Padahal, saat itu dolar sudah seharga Rp 7.500. Kok, berani-beraninya mematok dolar di level Rp 4.000? Sementara target penerimaan dinilai berlebihan, pos pengeluaran justru dibiarkan melambung tanpa upaya berhemat. Dana Moneter Internasional (IMF), yang diundang menjadi dokter ekonomi sejak Oktober 1997, mengeluhkan pembengkakan pos belanja. Berbagai pos subsidi sudah direkomendasikan untuk dihapus, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ternyata, beragam subsidi masih terus dijalankan. Memang, poin ini bagai buah simalakama. Menghapus subsidi berisiko jeritan rakyat dan demonstran makin kencang. Tapi mempertahankan subsidi jelas membuat beban anggaran jadi superberat. Lepas dari simalakama subsidi, tidak reformisnya RAPBN membuat para petinggi IMF berang. Mereka menagih komitmen reformasi ekonomi yang dijanjikan Soeharto sebagai imbalan paket bantuan. Akhirnya, pertengahan Januari 1998, Soeharto angkat tangan. Di hadapan Michael Camdessus, Direktur Pelaksana IMF, yang bersedekap seolah guru yang sedang memeriksa pekerjaan murid, Soeharto menandatangani letter of intent (LoI). Ada 50 butir yang disepakati untuk dilaksanakan, antara lain pengetatan anggaran belanja negara, penghapusan monopoli dan proteksi–termasuk monopoli Badan Urusan Logistik (Bulog)–privatisasi BUMN, penghapusan fasilitas untuk mobil nasional Timor, dan restrukturisasi perbankan. Celakanya, Soeharto masih mencoba bermain-main. Letter of intent belum berumur dua bulan, sudah ada empat pelanggaran: monopoli jual-beli cengkeh oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), pembebasan pajak atas 15 ribu sedan Timor, masih dimonopolinya penjualan beras dan gula oleh Bulog, dan masih berjayanya Asosiasi Pengusaha Kayu Indonesia (Apkindo), yang sudah diharamkan IMF–malah Apkindo masih memungut setoran dari pengusaha kayu. Maka, tak aneh bila kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin turun. Dilengkapi dengan gosip-gosip suksesi menjelang Sidang Umum MPR, Maret 1998, rupiah terbanting sampai Rp 16.500 per dolar AS. Masih sekitar bulan Februari, muncul gagasan kontroversial: dewan mata uang (DMU) alias currency board system (CBS). Konon, gagasan ini mendapat tentangan yang kuat dari Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono. Alasannya, cadangan devisa kita terlampau sedikit untuk mengendalikan sistem DMU, dan kemungkinan besar investor asing bakal lari begitu DMU diterapkan. Kabarnya, lantaran ketidaksetujuan inilah Soedradjad dicopot. Pada 19 Februari, ia digantikan Sjahril Sabirin, yang diharapkan sanggup membawa DMU ke pentas perekonomian. Soeharto juga merangkul Steve Hanke, pakar CBS dari John Hopkins University, untuk menerapkan DMU. Rencananya, konsep DMU akan disebut sebagai Paket IMF Plus, yang bertugas mematok nilai rupiah pada fix rate. Berapa persisnya level fix rate, belum ditentukan–meskipun, menurut Hanke, “Angkanya sudah saya bisikkan kepada Presiden.” Gagasan DMU akhirnya kandas. Serangan bertubi-tubi datang dari segala penjuru, tak terkecuali dari para petinggi IMF di Washington. Melangkah ke bulan Maret, pidato pertanggungjawaban Soeharto diterima MPR. Habibie terpilih sebagai wakil presiden. Kabinet Pembangunan VII pun terbentuk. Seolah menantang arus reformasi, Soeharto memasukkan sosok-sosok yang kental ber-KKN dalam jajaran kabinet, antara lain Menteri Perindustrian dan Perdagangan Mohammad “Bob” Hasan dan Menteri Sosial Siti Hardijanti Rukmana. Bob Hasan, di masa jabatannya yang hanya dua bulan, sempat membuat nilai rupiah turun. Sebabnya, Bob melansir pernyataan yang berbeda dari kesepakatan dengan IMF. Menurut Bob, larangan ekspor kelapa sawit tak bakal dihapus sampai pasokan minyak di pasaran stabil. Padahal, sesuai dengan kesepakatan dengan IMF, larangan ekspor kelapa sawit ini harus dicabut sebelum 22 April. Bob berujar sengit, “Ini Republik Indonesia, bukan Republik IMF.” Kontan saja pernyataan Bob mengukuhkan anggapan bahwa pemerintah tak bisa dipercaya dan setiap saat bisa memunculkan kebijakan yang berbeda. Pasar bereaksi, rupiah anjlok Rp 400 dalam sehari. Faisal Basri, ekonom yang juga Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, berkomentar, “Krisis politik berpadu dengan jebloknya ekonomi membuat kursi Soeharto terguncang.” Berbarengan dengan guncangan ini, terjadi berbagai peristiwa pahit: penculikan aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, yang dilengkapi dengan gong tragedi 12-13 Mei. Di hari-hari kelabu ini, rupiah merosot sampai kisaran Rp 13 ribu per dolar AS. Sebagai buntut peristiwa Mei, di seantero Nusantara, rakyat bereaksi. Di garis depan, mahasiswa berdemonstrasi. Di garis belakang, para ibu dan bapak menyokong demonstrasi dengan beragam cara. Sumbangan makanan, uang, dan armada kesehatan tak henti mengalir. Layaknya konser, tuntutan turunnya Soeharto makin kompak. Tekanan demi tekanan datang bertubi-tubi. Manuver-manuver politik Soeharto tak sanggup menenangkan rakyat. Di Gedung DPR/MPR, puluhan ribu mahasiwa terus meneriakkan, “Gantung Soeharto…!” Dan, 21 Mei 1998, lengserlah Soeharto.
Posted on: Tue, 20 Aug 2013 06:52:57 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015