Kamis, 22 Agustus 2013 Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berdampak Signifikan Terhadap Angka Kemiskinan YOGYAKARTA (22/08/2013) – DIY kendati memiliki status sebagai Daerah Istimewa, namun juga tetap memiliki berbagai permasalahan sosial dasar seperti halnya pada daerah lain di Indonesia. Permasalahan kemiskinan tetap menjadi permasalahan pelik untuk dipecahkan, walaupun ada pertumbuhan ekonomi ternyata juga tidak berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan. Kemiskinan di DIY ini seperti misalnya kekurangan kebutuhan dasar, tidak mempunyai usaha produktif, tidak mempunyai keterampilan, daerah yang kurang produktif, ketidakmampuan daerah tertinggal, serta tidak mempunyai modal. Hal tersebut dikemukakan Sekda DIY, Drs. Ichsanuri, melalui Kepala Dinas PUP-ESDM DIY, Ir. Rani Sjamsinarsi, MT, ketika membuka Lokakarya Midterm Review, PNPM Mandiri Perkotaan DIY, di Hotel UNY Yogyakarta, Kamis (22/08). Lokakarya diikuti sekitar 60 peserta utusan dari SKPD Pemda DIY, LSM, Perguruan Tinggi dan unsur Humas Kabupaten Kota, dan akan berlangsung selama dua hari. Lokakarya mengangkat tema ‘Arah Kebijakan Pemda DIY dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan’, serta menghadirkan beberapa nara sumber diantaranya Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra RI, Dr.Ir. Sujana Royat, DEA; Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Ir. Guratno Hartono, MBC; Kepala Dinas PUP-ESDM DIY, Rani Sjamsinarsi; utusan REKOMPAK dan Forum BKM Bantul. Dikatakan Sekda, sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dasar tersebut, umumnya diakibatkan oleh kejadian perubahan sosial ekonomi, antara lain berupa fluktuasi kondisi ekonomi yang berkepanjangan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak, kejadian bencana alam, serta masa transisi menuju tatanan ekonomi global. “Hal itu menyebabkan masih terdapatnya masyarakat dengan kondisi yang memerlukan perlindungan sosial yaitu masyarakat miskin dan terbelakang,” ujarnya. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, lanjut Sekda, akan sangat penting dan strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan dan perlindungan sosial, dengan tujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin khususnya di wilayah perkotaan. “Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan agar lebih layak dan lebih baik,” katanya. Sekda berharap dalam lokakarya ini dapat diperoleh bahan masukan dalam rangka merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan di DIY, serta dapat membangun kesepahaman dan komitmen dalam upaya peningkatan koordinasi dan kinerja diantara para pelaksana penanggulangan kemiskinan di DIY, Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat. (rsd)
Posted on: Thu, 22 Aug 2013 08:38:42 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015