ang membuat investasi para tuan modal nyaman kembali. Kebijakan itu antara lain memberikan insentif khusus bagi pengusaha dalam bentuk pengurangan pajak (Permenkeu No. 124 / PMK.011/ 2013). Selain itu, INPRES no. 9 tahun 2013 mengatur tentang Penetapan Upah Minimum, menyebutkan pembatasan upah minimum harus menyesuaikan deficit impor bahan baku dan biaya operasional karena dampak krisis. Atas nama kestabilan investasi, kenaikan upah minimum harus dibatasi. Jelas. Strategi penyelamatan krisis kapitalisme yang diambil pemerintah sangat memanjakan pengusaha dan iklim investasi, namun tak adil bagi kaum buruh. Tingginya angka inflasi tercermin dari semakin naiknya harga kebutuhan pokok. Belum lagi sector vital seperti kesehatan dan pendidikan justru turut menyumbang angka inflasi tinggi bagi anggaran hidup kaum buruh. Kesehatan dan pendidikan saat ini tak mampu di cover pemerintah, bahkan dua komponen vital itu tak masuk dalam rumus penghitungan KHL. Komite Nasional Mogok Buruh (KNMB) mengagas Mogok Nasional sebagai bentuk protes atas kebijakan diskriminatif pemerintah. Mogok Nasional ini menjadi tamparan keras bagi kaum modal, bahwa tanpa tenaga buruh, mesin-mesin pabrik hanya akan jadi barang rongsokan semata. Hal ini membuka mata seluruh rakyat Indonesia, bahwa pencipta kekayaan intelektual dan karya peradaban berkat jasa kaum buruh. Meskipun dibayang-bayangi represifitas dari aparat penjaga modal dan preman sipil bayaran, namun kemajuan kualitas dan kuantitas gerakan buruh membuat gairah kebangkitan gerakan rakyat. Pelan-pelan, gelombang kesadaran kritis rakyat banyak mempengaruhi surut dan pasangnya gerakan mahasiswa. Bukan fakta baru, bahwa gerakan mahasiswa dulunya lebih suka dengan isu elitis dan populis, kadang pilihan politiknya mengekor isu titipan parpol elit. Namun kebangkitan gerakan rakyat, isu-isu perjuangan rakyat seperti Mogok Nasional, Advokasi Konflik Lahan, sampai wacana pembangunan alat politik rakyat sejati akan membumi di sudut-sudut kampus. Saat-saat seperti ini lah, gerakan mahasiswa diuji sisi keberpihakannya. Apakah akan mengekor elit borjuis yang berarti menanam benih bencana baru ? Ataukah setia menjaga prinsip dan ideologi kerakyatan dengan terus mengorganisir massa rakyat demi kemenangan sosialisme sejati ? Long live people ! Pendidikan, Problem yang Tak Kunjung Usai Tidak ada pendidikan gratis di Indonesia. UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibangga-banggakan kampus-kampus BHMN bukan solusi atas minimnya partisipasi pendidikan tinggi dan tak akan mengurangi naiknya angka putus kuliah. Sistem subsidi silang yang menjadi andalan UKT sangat membatasi akses mahasiswa kurang mampu dan mematok maksimal 20 % beasiswa Bidik Misi Universitas. Sementara, subsidi silang didapat dari patokan biaya kuliah per semester yang bervariasi. Tak pelak, justru UKT membuat biaya pendidikan makin tinggi. Sekat dan diskriminasi terhadap akses pendidikan tinggi makin tajam gara-gara kebijakan yang arahnya efisiensi tersebut. Tak ada pendidikan yang demokratis di Indonesia. Banyak kampus terang-terangan melakukan intervensi terhadap dinamika politik dan aktifitas mahasiswa. Salah satu praktiknya adalah melarang aktifitas politik dan melakukan kampanye hitam terhadap organisasi-organisasi ekstra kampus. Mereka secara sepihak menuduh organisasi ekstra kampus sebagai biang kerok instabilitas kampus dan mengganggu aktifitas akademik mahasiswa. Praktik ini mengingatkan kita pada skema NKK/BKK masa Orde Baru yang mencoba memberangus budaya kritis mahasiswa. Belum lagi sistem presensi yang sangat ketat, dan dengan konyol semena-mena memberikan sanksi larangan ujian mahasiswa yang tidak memenuhi absensi 75%-90%. Skema link and match yang diagung-agungkan oleh Mendikbud, mencoba mengarahkan output pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dalam sekejap kampus-kampus menyulap kurikulumnya bak lembaga-lembaga diklat ketenagakerjaan, yaitu dengan mewajibkan korelasi kurikulum dengan dunia industri sejak tahun akademik ketiga. Anehnya, keputusan pemerintah untuk membuka liberalisasi pasar tenaga kerja di tahun 2015 (sesuai kesepakatan MEA), justru menambah berat beban calon-calon buruh untuk bersaing dengan tenaga kerja global. Sebab, untuk dapat bersaing di bursa tenaga kerja global, para calon buruh harus menyesuaikan kemampuannya sesuai standar pasar tenaga kerja ASEAN. Sementara kualitas pendidikan Indonesia belum mampu menjawab persoalan itu. Data BPS menyebutkan, bulan Februari – Agustus 2013 angka pengangguran meningkat 220.000 juta jiwa menjadi 7,39 juta jiwa ( 6,25 % angkatan kerja yang totalnya mencapai 118,4 juta ). Problem pendidikan tak juga usai. 6 November 2013, terjadi bentrok antara masa aksi dengan aparat kampus dalam aksi demonstrasi di depan kampus mempertanyakan DO (drop out) sepihak kepada lima mahasiswa UMMU. Kelima mahasiswa itu dituduh sebagai provokator atas beberapa aksi yang digelar di kampus UMMU (Universitas Muhammadiyah Maluku Utara) yang menuntut kejelasan akreditasi jurusan. Bulan Agustus lalu, lima mahasiswa Fisip Universitas Brawijaya (UB) berniat menjual ginjal untuk biaya kuliah. Aksi ini menjadi mencoba memaparkan fakta miris, bahwa biaya pendidikan semakin melangit. Untuk menyebarkan dukungan, mahasiswa menggalang aksi tanda tangan keliling kampus. Di Purwokerto, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Save Soedirman menggugat rektorat Universitas Jenderal Soedirman. Gugatan dilayangkan terkait nominal uang kuliah tunggal (UKT) yang dinilai memberatkan. Kami ingin pihak rektor mencabut SK penghentian penundaan pembayaran biaya kuliah, kata Koordinator Aksi. Aksi ini sekaligus symbol keprihatinan mahasiswa terhadap pemberlakuan system Uang Kuliah Tunggal yang dinilai sebagai politik pemerasan dalam dunia pendidikan. Save Soedirman sudah menyiapkan berkas-berkas untuk menggugat Rektor Universitas Jenderal Soedirman ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Gelombang perlawanan mahasiswa juga berlanjut di Kuwait. 5 November lalu, lebih dari 120 siswa sekolah dasar, menengah dan mahasiswa, serta beberapa orang tua, menggelar demonstrasi di Kementerian Pendidikan. Aksi protes dipicu keputusan terakhir yang diambil oleh kementerian mengenai perubahan kebijakan di SD dan tingkat menengah, yaitu penerapan presensi yang sangat ketat, serta pemberlakuan tes harian dua kali dalam sehari. Sangsi dan pengurangan nilai akan diberikan bagi siswa yang tidak masuk kuliah, biarpun hanya sehari. Pada hari Rabu (30 Oktober) sekitar 100 siswa berunjuk rasa memprotes pemotongan anggaran pendidikan tinggi sebesar $ 2.3 miliar di Melbourne, Victoria, Australia. Aksi mereka disambut represifitas oleh aparat kepolisian. Belasan mahasiswa luka-luka dan delapan mahasiswa masih ditahan pihak kepolisian. Lebih dari 100.000 siswa, guru dan orang tua turun ke jalan-jalan di Santiago Chile dan kota-kota lain untuk lain dalam serangkaian panjang protes menyerukan perombakan radikal sistem pendidikan. Selain the Confech University Students Confederation juga High School Student Associations CONES and ACES, Federasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta ( MESUP ), kelompok orangtua dan kelompok yang mewakili guru di seluruh Chili terlibat dalam protes hari itu. Dalam aksi tersebut mahasiswa menduduki 25 universitas sebagai bentuk perlawanannya. One World One Struggle ! Education is Not For Sale ! Menggalang Kepeloporan Gerakan Pada 17 November 1939 ratusan mahasiswa yang protes di jalanan Praha melawan pendudukan Nazi, menjadi korban keganasan aparat dan tentara Nazi. Peristiwa ini mengilhami pembentukan koalisi mahasiswa anti - Nazi. Pada tanggal 17 November 1941 menjadi titik awal berdirinya International Union of Students – IUS – Federasi Mahasiswa Internasional, dilatarbelakangi pentingnya persatuan dalam melawan rejim Nazi. Sejak saat itu, IUS menetapkan 17 November sebagai Hari Mahasiswa Internasional. IUS sepanjang sejarahnya secara konsisten berjuang melawan segala bentuk diskriminasi, penindasan dan intoleransi. Selain itu, perjuangan pendidikan ditempatkan di tengah perjuangan untuk demokrasi, pemberantasan kemiskinan, manusia serta hak-hak perempuan, pembangunan berkelanjutan dan hidup berdampingan secara damai. Saat ini, kebijakan neoliberalisme memungkinkan bahwa keuntungan perusahaan transnasional dan korporasinya meningkat, berbarengan dengan penurunan anggaran negara alias pencabutan subsidi. Selanjutnya pendidikan diarahkan menjadi komoditi yang diprivatisasi atau dikomersialkan. Hal ini jelas merugikan mayoritas orang. Oleh karena itu, seluruh jaringan International Student Movement memberikan seruan “Education for All – “We Are Student, Not Customer” – “Education Not For Sale” – dan “One World One Struggle”. Kampanye itu adalah prioritas utama yang harus dicapai segera , jangan ditunda untuk generasi berikutnya. Sistem pendidikan Indonesia hari ini telah menciptakan situasi “nyaman akademik”. Alhasil, generasi-generasi mahasiswa berorientasi IPK menjadi mayoritas hari ini. Budaya kritis yang semula dibangun lewat forum diskusi, panggung rakyat, penyebaran pamflet hingga aksi massa mulai ditinggalkan. Bahkan konyolnya, muncul persepsi bahwa aktifitas politik, sosial dan organisasi bukanlah tugas wajib mahasiswa. Tugas utama dan mendesak bagi gerakan mahasiswa adalah membumikan lagi budaya-budaya kritis di lingkungan kampus. Tahun 2013 ini, ritme kebangkitan gerakan rakyat menunjukkan track positif. Gerakan mahasiswa juga harus menjadi bagian dari ritme ini. Tugas pertama adalah memperluas propaganda untuk menggalang dukungan perlawanan kapitalisasi pendidikan atau isu kerakyatan lainnya. Selanjutnya, menjaring konsolidasi luas sebagai strategi membangun kekuatan gerakan mahasiswa. Masing-masing kampus harus memulai praktik itu dengan pertempuran-pertempuran kecil seperti penggalangan tanda tangan, aksi “Gantung Diri”, aksi “Jual Ginjal”, aksi “Die In”, panggung rakyat; hingga terarah pada akumulasi perlawanan massa aksi. What’s To Be Done ?!! Galang kepeloporan gerakan mahasiswa dalam membendung krisis kapitalisme. Bangun rute Pekan Perlawanan Kapitalisasi Pendidikan : 17 – 23 November 2013.
Posted on: Mon, 18 Nov 2013 23:28:41 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015