INTEGRITAS GUBERNUR BARU YANG AKAN TERPILIH !!! TOLONG SELESAIKAN - TopicsExpress



          

INTEGRITAS GUBERNUR BARU YANG AKAN TERPILIH !!! TOLONG SELESAIKAN KASUS-KASUS YANG MASIH BELUM TERSELESAIKAN - ATAU ANDA JUGA BISA SAMA DENGAN YANG MELAKUKAN PROSES PEMBIARAN ATAU JUSTRU TERLIBAT DIDALAMNYA !!! " SELAMAT NYOBLOS - JADILAH ORANG CERDAS !!! Kepada Yth: Saudara-Saudara Ku Dari Muslim Maupun Kristen Di Maluku. Tolong Kalian Semua Pertanyakan Dana Ini.Karna Dana Tersebut Adalah ” Bagian Daripada Duit Kalian Juga…. Surat Edaran No.Se-812-Nk-02-2009 Tentang Tambahan Belanja Infrastruktur Subsidi Dan Penjamin Untuk Kredit Usaha Rakyat Dalam Rangka Simulus Fiskal 2009. Mentri Pu.Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,Kesehatan Koperasi Dan Ukm Negara Perumahan Rakyat,Negara Bmun Di Tetapkan Di Jakarta Tgl.27-2-2009.Oleh Mentri Keungan Sm. Pimpinan Panitia Anggaran Dan Dpr.Ri.Ir.Iem.Msc.Sebagai Ketua Panitia Anggaran Dpr.Ri.Dr.Ha.Ma.Wakil Ketua. Sm.Wakil Ketua.Jam.Mm.Wakil Ketua.Ir.Hah.Fs. Wakil Ketua Pemerintahan.Mentri Keuangan Ri.Drs.Sm.Iw. Alokasi Pemanfaatan Siswa Untuk Mendukung Sektoril Dpu.Tahun Anggaran 2009 Pembangunan Pengelolahan Air Minum Di Beberapa Kota. (1)…. Provinsi Maluku Tengah.Kab.Pulau.Buru Dapat Bantuan Dana Dari Pemerintah Pusat Dengan Nilai Anggaran.9.Miliyar.Sedangkan Bantuan Dana Untuk Kota Ambon Yaitu Perbaikan Irigasi 5.Miliyar.Sementara Untuk Profinsi Maluku.20 Miliyar. Untuk Bantuan Dana Buat Jalan Dan Jembatan Di Beberapa Lokasi Di Provinsi Maluku.25.Miliyar.Kabupaten Maluku Tengah.20.Miliyar.Kab.Pulau Buru.20.Miliyar.Untuk Bantuan Anggaran Jalan Dan Jembatan Di Sbb Dan Sbt.2o.Miliyar.Sedangkan Untuk Bantuan Anggaran Di Kota Ambon Buat Jalan Dan Jembatan.20.Miliyar. Pemasangan Talit Sungai Di Beberapa Kampung Di Kepulauan Buru Bantuan Dananya 11.Miliyar.Kabupaten Maluku Tengah Bantuan Dana Untuk Pemasangan Talit Sungai Kampung Di Beberapa Desa Dengan Nilai Bantuan Anggaranya 5.Miliyar. (2)…………..Kab.Buru Tidak Hematan Anggaran, Karna Pengguna Anggaran Atas Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun.2006-2007-2008 Dengan Jumlah Total.369.591.180.94.Diduga Kuat Ada Kelebuhan Pembayaran Jasa Kotruksi Tenaga Ahli Sebesar.178.750.000.00.Sementara Dinas Pk.Pelaksanaan Tidak Sesuai Dengan Kontrak Yang Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar.229.154.731.45. Sementara Dinas Kesehatan Dan Dinas Pk.Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Pemda Dan Tidak Sesuai Keputusan Mentri Keuangan No.78.Tahun 2003.Tentang Perjalanan Di Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara.Selain Itu.Pekerjaan Dinas Pk Dan Pu.Tidak Dapat Menyelesaikan Pelaksanaan Sesuai Dengan Jangka Waktu Kontrak. Dalam Hal Ini Tidak Ada Sangsi Denda Atas Keterlambatan Dan Tidak Di Buatkan Adendum Kontrak.Yaitu Perpanjangan Penyelesaian Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Uud.No.15 Tahun 2008 Pasal 20…… Temuan Baru…………………. Korupsi Pengungsi 16.Miliyar Dengan Inpres 6 Laporan Bpk.Ri.Yang Belum Di Tindak Lanjuti Sebesar.3195.143.788.82.Atasa Belanja Daerah Tahun 2007.Untuk Dinas Pk.Kesehatan .Untuk Profinsi Maluku……Sementara Bantuan Peternakan Untuk Dinas Kesehatan Dan Dinas Pk.(Kabupaten Buru) .Bantuan Peternakan Seluruh Kabupaten Di Maluku Tengah.Untuk Sapi,Kambing, Dengan Jumlah Anggaran 92.Miliyar.Yang Di Bagikan Kepada Seluruh Bupati Di Provinsi Maluku Tengah…??????????……. .Diduga Pt.Pk Milik Oknum Pejabat Dan Wakil Pejabat Di Daerah Porvinsi Maluku.Ada Juga Di Temukan Tunggakan Kredit Utang Maluku Dan Pt.Pk Di Duga Senilai 1,58.M.Iliyar Karna Tidak Bisa Memperhatikan Sesuai Dengan Uud.No.7.Tahun 1992.Uud.No.8.Tahun 1998 Pasal 29 Ayat 2. Yang Mengatakan Perjanjian Kredit Pasal 10.Yaitu Adanya Kejanggalan Pengadaan Barang Sebesar 1.97.Miliyar. Yg Diduga Tidak Sesuai Dengan Kepres No.80 Tahun 2003 Kepres No.61 Tahun 2004,Sehingga Menimbulkan Kerugian Yg Cukup Besar. Dari Hasil Pemeriksaan Bpk. Di Temukan 68.Kasus Dengan Nilai Anggaran 236.15.Miliyar.Sementara Dari Temuan Lain,Di Temukan Pengguna Belanja Sekda Seperti Sewa Pesawat,Sewa Kapal Motor Dengan Nilai Anggaran 545.59.Juta. Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Oknum Pejabat Maluku Bernisial Sa… Oknum Anggota Dpr Tk.I.Ii.Dpr.Sbb.Dpr.Sbt Diduga Harus Bertanggung Jawab Atas Dana Ini.Karna Dana Tersebut Sampai Saat Ini Oknum Anggota DewanTidak Bisa Mempertanggung Jawabkan Ke Pemerintah Pusat….????????????????????????????????????????????????? •
Posted on: Tue, 11 Jun 2013 01:15:07 +0000

Trending Topics



10

Recently Viewed Topics




© 2015