" Media merupakan sarana yang sangat efektif untuk membangun... bahkan... menghancurkan sebuah negara ". Sebagai bangsa Indonesia saya merasa sangat prihatin dengan keberadaan media nasional kita... seharusnya media tidak hanya menampilkan sisi atraktif/hiburan semata... melainkan juga aspek pesan dan pendidikan. Media kita juga terkesan lebih mengedepankan aspek logika dan agak abai terhadap sisi etika dan estetika. Ketika sebuah fakta kebenaran diangkat... media mengungkap secara vulgar tanpa menyadari ada nilai lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu etika dan estetika... tidak hanya logika semata. Ada lagi hal yang membuat saya cukup prihatin, yaitu tentang tanggung jawab media untuk menjaga negara ini agar tetap utuh... Pada tanggal 18-21 Juni 2013 lalu, dilaksanakan KTT ke 19 para pemimpin MSG (Melanesian Spearhead Group) di Noumea, New Caledonia. Indonesia sebagai observer mengirimkan delegasi dipimpin oleh Wamenlu, Wisnuwardhana. Perlu dipahami bahwa Forum MSG memiliki nilai yang sangat strategis terutama berkaitan dengan adanya upaya segelintir saudara-saudara kita Papua yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Strategi utama yang dikembangkan adalah melalui PBB, baik melalui mekanisme normatif yakni Sidang Majelis Umum PBB maupun tidak normatif yaitu menggunakan power dari negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Langkah normatif adalah: Dengan mencatatkan isu dalam buku agenda Majelis Umum (bukan hal yang sulit); mencari 1 negara sponsor (yang paling memungkinkan Vanuatu ); dan mencari dukungan dari sekurangnya 33 negara anggota PBB. Kalau tidak normatif, langkah yang mereka tempuh melalui Inggris dan Amerika. Untuk dapat menjadi agenda Amerika dan dibicarakan dalam forum DK PBB, maka isu Papua Merdeka terlebih dulu harus menjadi undang-undang. Ada 3 tahapan agar isu tsb menjadi undang undang, yaitu: dibahas di tingkat Sub Komite, lalu pembahasan ditingkat Komite dan terakhir pembahasan Panel. Untuk masuk ke sub komite mereka masuk melalui ketua sub komite yaitu Senator Eni Faleo Mavaega, namun ditingkat Sub Komite ini " sementara" bisa diredam. Pasca KTT Noumea, bahwa proposal utk menjadi anggota MSG yang diajukan WPNCL melalui Sekjennya, Rex Rumakiek masih akan dipertimbangkan. Status Indonesia dan WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) AKAN DITETAPKAN dalam 6 bulan pasca kunjungan 5 Menlu MSG nanti yang dipimpin Menlu Fiji. Untuk langkah antisipasi, Indonesia telah mengundang secara resmi Perdana Menteri Fiji pada upacara kenegaraan 17 Agustus di istana negara, sebelum kunjungan para Menlu MSG. Sesuai dengan tema KTT MSG ttg ekonomi masa depan, para Menlu akan meninjau hal yang berkaitan dengan ekonomi dan industri. Juga akan mengunjungi provinsi ras Melanesia (Maluku, NTT, Ambon, Papua dan Papua Barat). Hasil kunjungan ini akan sangat menentukan keanggotaan WPNCL dan Indonesia. Seandainya WPNCL diterima sebagai anggota MSG, sama halnya diakui sebagai sebuah negara oleh MSG, dan ini akan memudahkan langkah untuk menggalang negara negara lainnya ex jajahan Inggris dan Perancis di seluruh dunia. Yang pada akhirnya dapat mewujudkan rencana utama mereka agar menjadi agenda sidang Majelis Umum PBB. Disisi lain, aparat keamanan TNI Polri pun masih sangat mudah terprovokasi sehingga melakukan tindakan yang justru diharapkan, yakni pelanggaran HAM. Mengingat isu HAM ini cukup efektif untuk menarik simpati warga dunia. Kembali ke peran Media... lantas apa yang dapat dikerjakan oleh Media menyikapi hal ini. Pemberitaan ttg KTT MSG lebih banyak didominasi oleh media simpatisan Papua Merdeka... dimanakah keberadaan Metro TV... TV One... dsb. Padahal Media sangat efektif untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia sekalipun sedang menghadapi pergumulan hidup yang menyesakkan. Bayangkan saja ketika Media mengangkat isu Ambalat... berbondong bondong rakyat Indonesia mendaftarkan diri untuk Jihad ke Ambalat... tanpa tahu bahwa Ambalat adalah suatu daratan didasar laut... hal yang sangat ironis. Pada kesempatan yang baik ini, saya pribadi mengajak kita semua untuk sejenak dua jenak memalingkan pemikiran kita ke Papua dan Pasifik Selatan... bila perlu pak Karni Ilyas mengangkatnya selama 6 bulan berturut turut sehingga semua mata pejabat dan bangsa Indonesia fokus untuk menjaga Papua. Ingat bahwa dengan komunikasi yang tepat ... kelompok yang akan bertikai memilih untuk berdamai... dan sebaliknya dengan komunikasi... kelompok yang damai dapat menjadi bertikai... Laus Deo.
Posted on: Wed, 24 Jul 2013 07:50:02 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015