Persoalan Mobil Murah Seharusnya kehadiran mobil murah, yang juga digambarkan irit bahan bakar, disambut gembira karena harganya relatif terjangkau banyak warga. Sementara dari perspektif bisnis, pembuatan mobil murah semestinya tidak perlu ditolak sebagai hasil kemajuan industri otomotif. Mobil murah bisa menjadi salah satu pilihan moda transportasi. Namun, mengapa kehadiran mobil murah mengundang kontroversi luas? Sikap penolakan terbuka antara lain datang dari kalangan yang sudah frustrasi dengan kemacetan, yang sudah mencapai level mengerikan di Jakarta dan sekitarnya. Tanpa kehadiran mobil murah saja, kemacetan Jakarta dipastikan akan bertambah runyam oleh tambahan mobil dan sepeda motor setiap saat. Segera terbayang, bencana kemacetan lebih buruk jika jalan-jalan dibanjiri mobil murah lagi. Namun, tidak terlalu proporsional pula jika yang dipersalahkan hanya kehadiran mobil mewah, mobil murah, atau sepeda motor. Persoalan kemacetan tidak semata-mata persoalan jumlah kendaraan, tetapi terutama juga masalah kelemahan manajemen pemerintahan dalam membangun infrastruktur jalan. Dalam pengalaman banyak negara, jumlah kendaraan begitu tinggi tidak menciptakan kemacetan karena pemerintah melakukan antisipasi dengan terus mendorong pembangunan infrastruktur. Jelaslah, gugatan tentang kehadiran mobil murah lebih dikaitkan dengan persoalan daya dukung infrastruktur yang begitu minim. Persoalan mobil murah tidak terlalu heboh jika tidak ada frustrasi atas kemacetan yang terus menggila. Implikasi frustrasi itu memang luar biasa, yang berimbas pada penolakan terhadap mobil murah. Sikap penolakan macam itu tidak hanya menghalangi peluang banyak orang membeli mobil dengan harga terjangkau, tetapi juga menghambat pengembangan industri otomotif. Namun, gugatan lebih mendasarnya terkait aspek kebijakan. Berbagai kalangan menggugat, mengapa pemerintah terkesan mudah memberikan semacam subsidi kepada perakitan otomotif dengan menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Nada pertanyaan itu semakin keras karena pemerintah terkesan tidak gampang mencairkan subsidi bagi transportasi massal, seperti kereta api, yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak. Seyogianya perakitan otomotif, yang industrinya milik asing, tidak perlu disubsidi dengan kebijakan penghapusan PPnBM karena sudah kuat secara modal dan teknologi. Tentu sungguh konyol pula jika silang pendapat atas mobil murah tidak menghasilkan jalan keluar. Kehadiran mobil murah boleh saja dibiarkan, tetapi jauh lebih penting sebenarnya bagaimana pemerintah tergerak mempercepat pembangunan infrastruktur jalan raya, bergegas membangun moda transportasi massal, dan mengantisipasi kelangkaan pasokan bahan bakar minyak sebagai tantangan serius di masa mendatang.
Posted on: Sat, 21 Sep 2013 02:09:13 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015