Ada opini yg berkembang cenderung menyesatkan., fulgar, tendensius, menga-ada2, gegabah, dan sekaligus mengherankan. .kenapa..? jabatan publik tdk boleh diisi oleh orang2 mantan politisi. . . Jabatan publik dlm proteksi UU, amat banyak misalnya : MK, MA, KY, KPK, BPK, Lembaga Kepresidenan, Obusman, Komnas Ham, Lembaga Konsumen, Lembaga Persaingan Usaha, dan lain2 masih banyak lagi. Yg lagi hangat disoroti adalah MK semenjak kasus tangkap tangan oknum ketuanya yg berkait kasus pilkada Propinsi Banten dan Kab. Gunung Mas propinsi Kalteng. Dgn kasus tersebut dlm posisi jabatan publik agar yg berlatar belakang politisi tdk lagi diberi ruang utk berkiprah... Pernyataan itu berasal dari seorang politisi juga ( tdk elok menyebut namanya). Sah2 saja hal itu dikatakan tapi “ jangan pula dgn kasus MK digeneralisir “ bhw seorang politisi akan berlaku koruptif, dgn kata2 lain perilaku maling, merampok, mencuri, dan merampas uang negara dgn bersembunyi “ baju kekuasaan”. Jika berbicara seorang politisi, mana ada seorang individu di negeri ini yg terbebas dan tdk terkait dgn kekuatan partai politik yg ada. Ada yg terikat pada struktur partai, sebagai anggota, sebagai simpatisan atau karena kedekatan secara pribadi pada top2 figur partai tertentu tapi tdk berarti bahwa orang tersebut sebagai fungsionaris partai.. Jadi tdk mudah membedahnya bahwa individu2 tertentu terbebas dari anasir2 partai tertentu... Ada juga sebagai teman dan sahabat lama masa era pergerakan yg secara emosional dan gagasan lebih dekat dan kental pada top figur partai tertentu, ketimbang yg terikat dlm struktur organisasi partai. Dengan demikian, hrs ber-hati2 jika mengatakan sesuatu, apalagi asal ngomong dan mengingkari terhadap realitas yg ada. Secara realitas, partai2 kini suka atau tdk suka, senang atau tidak senang tdk terlepas sejarah panjang perpolitikan Republik ini baik yg terkait zaman Orla dan zaman Orba, pecah dan meluber ke-mana2 pada era reformasi. Jadi mentaliteitnya isi dan jiwanya lama walaupun berganti baju partai yg baru... Amat sepakat jika Lembaga2 Tinggi Negara hrs diisi oleh pribadi2 yg bersih, mentaliteitnya tdk tercela, dan teruji sikap negarawannya, kita butuh yg pintar tapi jangan bermental culas, mencuri, merampok, dan merampas uang negara atas nama kekuasaan. Terlalu banyak orang yg benar dan baik di negeri ini yg pantas mengisi pada posisi2 Lembaga Tinggi Negara, karena tertutupi oleh praktek koruptif berkelompok, berkeluarga, dan berpartai. Apapun latar belakang dan partainya tdk menjadi soal yg menjadi kepedulian kita dimana Lembaga2 Tinggi negara hrs “diselamatkan”, sedangkan individu2nya yg mengisi dan dipercaya akan selalu silih berganti, atau korban ulahnya sendiri suatu proses alamiah saja, masyarakat yg memiliki hak utk menilai dan sejarah yang akan mencatat dan mengadilinya...!!!
Posted on: Sun, 03 Nov 2013 10:36:17 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015