IBU KOTA NEGARA AUSTRALIA (Antara Melbourn & Sidney; Canbeira Terpilih) Bagaimana dengan Provinsi Flores ; Antara Maumere & Mbay; Mana Yg Akan Terpilih ? Dari Mantan Rektor SVD Ledalero, Pater Philipus Tule,SVD, saat ditemui Ketua P4F bersama Korwil P4F Maumere Tgl 31 Agustus 2013. Diperoleh sedikit gambaran mengenai perdebatan soal Ibu Kota Negara Australia. Semula, ada dua kota yg sama-sama berpotensi menjadi Ibu Kota Negara Australia, yakni Melbourn & Sidney. Ketua kota ini, ditinjau dari berbagai aspek pertimbangan kelayakan menjadi sebuah Ibu Kota Negara (IKN), antara lain dari aspek perekonomian Mikro-Makro, sama-sama berpotensi sangat layak menjadi IKN Australia ? Perdebatan antara masing-masing pendukung dari keduanya, teratasi dengan baik oleh Akademisi dari Amerika Srikat (secara spesifik tidak disebutkan nama). Menurut Sang Akademisi AS ini bahwa IKN itu hanyalah sebuah kota administratif pemerintahan, bukan segala-galanya. Artinya kemajuan suatu negara tidak terletak pada soal dimana ibu kotanya. Tetapi bagaimana grand decine pembangunan nasional suatu negara dalam mengelola berbagai potensi sumber daya yg tersedia bagi kemajuan suatu negara yg berdampak pada peningatan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyatnya. Adapun Melbourn dan Sidney, akan tetap berkembang pesat dengan segala potensi unggulan yang dimiliki keduanya, tanpa harus menjadi IKN Australia. Dalam konteks ini, yang terpilih menjadi IKN Australia hingga hari ini bukanlah Melbourn atau Sidney, melainkan Canbeira. Mengambil refrensi dari IKN Australia, menurut Mantan Rektor di atas, lokasi calon IKP Flores tidak mesti Maumere atau Mbay, melainkan antara Ende dan Mbay di bagian utara Pulau Flores. Kalau hanya melihat dari sisi kesiapan infrastruktur semisal gedung perkantoran untuk Gubernur dan unsur muspida provinsi Flores. Ke-10 kabupaten se-FLA memenuhi syarat namun yg demikian itu sifatnya hanya sementara. Artinya tidak dialihfungsikan sebagai sarana prasarana permanen buat selamanya bagi pelayanan umum pemerintahan Provinsi Flores kepada masyarakat. Tetap membutuhkan pembangunan sarana infrastruktur yg baru dan permanen bagi kelangsungan urusan administratif pemerintahan dan pembangunan umum di Provinsi Flores. Tetapi hemat P4F, apakah menunggu sampai sarana infrastruktur yg permanen itu tersedia baru membentuk Provinsi Flores ? Aataukah pinjam-pakai sementara sarana yg tersedia di suatu wilayah kabupaten sambil menunggu pembangunan sarana infrastruktur yg permanen untuk menjalankan roda pemerintahan Provinsi Flores tuntas dibangun dengan dana khusus untuk itu lewat alokasi APBN dalam bentuk DAU sebagaimana diatur dalam PP 78 tahun 2007. Yg pasti ketersediaan sarana-prasarana , utamanya bangunan untuk perkantoran serta lahan yg cukup dengan bukti kepemilikan yg sah (tidak bermasalah) merupakan salah satu syarat fisik kewilayahan yg harus terpenuhi untuk membentuk sebuah wilayah administratif pemerintahan, dalam hal ini adalah Provinsi Flores. Pertanyaannya, antara Ende, Maumere, dan Mbay, siapakah yg bisa menjamin dan memastikan telah memiliki sarana perkantoran (untuk dipakai sementara) serta lahan yg cukup dengan bukti kepemilikan yg sah untuk membangun sejumlah gedung perkantoran bagi segenap Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bagi Provinsi Flores ? Mari bersiskusi soal ini ? Ruteng, 2 Desember 2013.
Posted on: Mon, 02 Dec 2013 04:30:42 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015